SAMARINDA– Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati menyatakan, kualitas anak bangsa berangkat dari keluarga. Sehingga, ketahanan keluarga harus dibangun dengan dukungan pemerintah.
Hal ini yang mendasari DPRD Kaltim mengesahkan Perda No 2/2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Menurut Puji, jelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia 2045, keluarga sebagai organisasi terkecil dalam sebuah bangsa harus dikelola dan disiapkan dengan baik.
“Perlu mengintegrasikan dinas-dinas, untuk memenuhi kebutuhan di dalam keluarga. Pemerintah harus hadir untuk memberikan sarana prasarana pendidikan, infrastruktur, kesehatan hingga daerah terpencil,” jelasnya usai menggelar Sosialisasi Perda 2/2022 Sabtu (8/10/2022) siang.
Selain itu, berangkat dari masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, tingginya angka stunting, tingginya penyakit menular, hingga tingginya angka perceraian, pemerintah daerah harus memberikan dukungan. Dengan adanya Peraturan Gubernur (Pergub), kata Politisi Demokrat ini, akan memberi payung hukum yang jelas kepada dinas terkait untuk mengadakan kegiatan yang menopang ketahanan keluarga.
“Kami harapkan masuk anggaran RPJM (Rencanan Pembangunan Jangka Menengah), dan harus ada kegiatan-kegiatan di dinas untuk menopang. Sehingga kita mendorong pembentukan Pergubnya,” jelas Puji.
Sementara, Ketua ULS Badan Kajian Pancasila dan Kenegaraan Universitas Mulawarman (Unmul), Mohammad Ridwan mengatakan, tidak banyak Provinsi di Indonesia yang membentuk Perda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Menurutnya, kemajuan bangsa berawal dari keluarga yang berkualitas dan harmonis.
“Hanya sedikit daerah yang menginisiasi perda ini, sehingga harus diapresiasi. Yang jelas perda ini harus ada sinergitas dan dukungan pemerintah. Karena poin inti perda ini adalah menginginkan keluarga yang berkualitas,” jelasnya.
“Dan intisari keluarga berkualitas adalah komitmen ekonomi, dan juga penopang utamanya yakni agama. Karena banyak kasus perceraian akibat masalah ekonomi,” pungkas Ridwan.(eky)
