BONTANG – Pimpinan dan anggota DPRD Bontang meminta nilai ambang batas (passing grade) pada seleksi Perjanjian Kerja (P3K) formasi guru tahun ini diturunkan. Dengan begitu dapat mengakomodasi guru honorer daerah agar bisa lolos pada seleksi gelombang pertama yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, permintaan tersebut ditujukan kepada Pemkot Bontang, untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat. “Ada kekhawatiran guru-guru yang sudah lama mengabdi, dengan passing grade saat ini serta tes-tes yang bakal diikuti, mereka takut kalah bersaing dengan calon pelamar lain dari luar Bontang,” ujarnya usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pendidikan (Disdik), serta guru honorer negeri di Bontang, Senin (6/9/2021).
Selain soal passing grade, Politisi Golkar ini mendesak pemerintah pusat dalam perekrutan P3K guru kali ini, memprioritaskan guru honorer yang telah lama mengabdi dan berstatus sebagai warga Bontang. Menurutnya, ini menjadi kesempatan emas bagi guru honorer yang telah lama memberikan sumbangsihnya untuk pelajar Bontang. Dibanding diisi tenaga guru dari luar Bontang. “Kami akan meminta diskresi untuk diutamakan,” bebernya.
Sementara anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris meminta agar pelamar dari luar Bontang ditolak sebab belum jelas pengabdiannya. Berbeda dengan guru honorer lokal yang telah rela mengabdikan dirinya puluhan tahun demi mencerdaskan anak-anak Bontang. “Tidak semua orang mau menjadi guru honorer. Kita di Bontang bersyukur banyak yang mau. Sehingga kalau penerimaan P3K guru ini diisi dari orang luar, maka ini sangat tidak adil,” tegasnya. (bms/adv)
