JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjadikan ekonomi Pancasila sebagai dasar utama dalam menjalankan pembangunan nasional. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus berpihak kepada rakyat dengan tetap menjunjung nilai keadilan sosial, persatuan nasional, dan kemanusiaan.
“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” ujar Presiden.
Menurut Prabowo, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu atau terpusat di wilayah tertentu saja. Negara, kata dia, harus hadir untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan,” tegasnya.
Presiden juga menyoroti pentingnya pelayanan publik dan birokrasi yang kuat dalam mendukung kemajuan negara. Ia menilai tidak ada negara maju tanpa pemerintahan yang profesional, kepastian hukum, dan dukungan terhadap dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja.
“Tidak ada negara maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum,” kata Prabowo.
Selain itu, pemerintah disebut terus melakukan penguatan institusi negara, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan aparatur negara seperti hakim agar tercipta birokrasi yang bersih dan profesional.
“Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ungkap Presiden.
Prabowo kembali menegaskan komitmennya memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan pembenahan serta membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing.
Dalam sektor ekonomi kerakyatan, Presiden turut menyoroti percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Hingga saat ini, lebih dari seribu koperasi telah beroperasi dan pemerintah menargetkan jumlahnya terus bertambah hingga puluhan ribu unit pada akhir tahun.
“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus minimal 20 ribu koperasi, dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu,” ujarnya.
Di bidang energi, Presiden menyampaikan pemerintah sedang mempercepat pengembangan energi baru terbarukan, khususnya tenaga surya, serta konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik guna mengurangi ketergantungan impor energi.
“Kita sudah canangkan membangun seratus gigawatt tenaga surya dalam tiga tahun ini,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan pembangunan nasional harus dijalankan dengan prinsip keberpihakan kepada rakyat, penguatan ekonomi kerakyatan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih agar Indonesia mampu mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata.
Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R
