JAKARTA – Dalam mengikuti kegiatan Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023, Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik mendapatkan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh dewan juri. Salah satunya, mengenai komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim tentang keterbukaan informasi.
“Sudah saya sampaikan, pemprov bersama kabupaten/kota sangat komit untuk membangun keterbukaan informasi. Karena kami meyakini keterbukaan informasi adalah salah satu instrumen yang penting dalam membangun demokrasi di Kaltim,” tegas Akmal saat ditemui MediaKaltim.com usai Uji Publik KIP 2023 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Dalam hal ini, lanjut Akmal, Pemprov Kaltim juga sangat bersyukur karena Kaltim berhasil meraih predikat KIP terbaik secara nasional. Buktinya, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Kaltim menduduki peringkat 1 nasional.
“Kita tentunya akan menjaga nilai ini untuk terus lebih baik ke depan. Meskipun ada satu indikator yang kita harus benahi terkait dengan pengadaan barang dan jasa,” ujar Akmal.
Dijelaskan, kendala yang dihadapi dalam keterbukaan informasi terkait pengadaan barang dan jasa adalah komunikasi antara satuan kerja (satker) yang ada di lembaga dengan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ya semoga ini dapat kita benahi dalam waktu yang cukup singkat ini,” kata Akmal.
Oleh sebab itu, pihaknya akan berupaya untuk terus menjalin komunikasi dengan baik dengan pihak-pihak terkait. Ditegaskan, kuncinya adalah saling terbuka.
“Bangun komunikasi, tidak ada yang merasa benar sendiri. Semuanya harus kita lakukan untuk kebaikan masyarakat. Sepanjang kita memiliki komitmen untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim, InsyaAllah bisa kita laksanakan,” imbuhnya.
Adapun Akmal turut mengatakan bahwa selama 48 hari menjabat sebagai Pj Gubernur Kaltim, kondisi keterbukaan informasi dalam hal pengadaan barang dan jasa di Kaltim sudah cukup baik.
“Semua masih running well, bagus. Ya cuma memang masih ada sedikit harus dibuka lagi (transparansinya) lah. Sudah terbuka, tapi harus dibuka lebih lebar lagi,” kata Akmal.
Sementara itu keterbukaan informasi mengenai Ibu Kota Negara (IKN), Akmal mengakui Pemprov Kaltim tidak terlalu banyak terlibat, mengingat IKN berada di bawah kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
“Kita hanya memperkuat di jajaran sekitar daerah penyangga saja. Tapi ada juga di wilayah dalam seperti di Sepaku, Samboja. Karena IKN belum jalan, maka kita masih incharge di daerah tersebut. Kan juga masih ada warga kita di dalamnya. Jadi kita masih menangani warga-warga di sana. Misalnya, Puskesmas, sekolah, dan guru di sana kita masih ikut membiayai sampai IKN nanti berdiri sendiri,” tuturnya.
Pewarta : Nicha Ratnasari
