B0NTANG – Rencana pemangkasan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) atau tenaga honorer di lingkungan Pemkot Bontang dengan alasan kemampuan keuangan daerah, ditanggapi para pimpinan DPRD Bontang.
Ketua DPRD, Andi Faizal Sofyan Hasdam meminta agar pemkot tidak memberlakukan kebijakan itu saat ini sebab masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Menurutnya, lebih baik pemkot fokus tidak menambah tenaga honorer dibanding harus mengurangi yang sudah ada. “Kasian kalau dipangkas, terlalu sensitif juga. Tidak mutlak juga harus dilakukan saat ini,” ujarnya saat dikonfirmasi, (24/11/2021).
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris. Menurutnya, pemangkasan tenaga honorer tidak perlu dilakukan sebab akan meningkatkan angka pengangguran di Kota Taman. Sebagai langkah alternatifnya, pemkot bisa mencoret anggaran yang dianggap kurang prioritas. “Pemkot seharusnya membina, bukan melakukan pembiaran,” tandasnya.
Aji Erlynawati, Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang sebelumnya menyebut, akan mengevaluasi kinerja tenaga honorer di 2022. Rencana ini untuk menghemat keuangan daerah, buntut dari berkurangnya dana transfer pemerintah pusat sebanyak Rp 149 miliar. Sehingga pemkot hanya memberdayakan tenaga honorer sesuai kebutuhan kerja, dan merumahkan pegawai yang tak memenuhi standar.
Dari hasil evaluasi pemkot, nantinya juga akan menyesuaikan jumlah pegawai dengan beban kerja. Sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang jumlah pegawainya berlebih, akan dipindah ke OPD yang pegawainya kurang. (bms/adv)
