SAMARINDA – Irwan “Fecho” resmi pimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kaltim, setelah melalui agenda fit and proper test (uji kepatutan dan ujk Kelayakan) yang dilakukan Tim Tiga yakni ketua umum DPP Demokrat, sekretaris DPP Demokrat dan Badan Pembina Organisasi Kaderasisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Demokrat.
Dalam postingan Instagram Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Kamis (20/1/2022) menyebutkan, Irwan ditetapkan memimpin Demokrat di Kaltim setelah mampu meyakinkan Tim Tiga dengan menunjukkan komitmen dan keseriusannya memajukan Demokrat di Kaltim dalam fit and proper test yang digelar Jumat (14/1/2022) lalu.
“Proses pemilihan ketua DPD Demokrat Kaltim telah melalui dinamika tersendiri. Komitmen dan integritas kita dalam berdemokrasi tetap menjadi tumpuan kita dalam merawat dan menjalankan organisasi. Untuk itu, Bung Irwan, yang saat ini merupakan anggota DPR RI Fraksi Demokrat dari Dapil Kaltim, kami tetapkan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim,” terang AHY.
Selanjutnya dalam keterangan postingannya, AHY menyatakan Demokrat di Kaltim tetap solid menjaga kekompakan untuk persiapan menuju Pemilu 2024 mendatang. “Saya mengamanahkan kepada Bung Irwan untuk senantiasa menjaga moril pasukan dan terus mengokohkan fondasi kekuatan PD di Kaltim. Soliditas yang ada di antara para kader, baik itu di jajaran ketua-ketua DPC dan pengurusnya, maupun kader-kader kita lainnya di lapangan, adalah kunci kebangkitan @pdemokrat di Kaltim,” ucapnya.
Sementara Irwan dalam postingan tersebut menyematkan komentar. “Terima kasih Ketum. Kami Siap, Kami setia dan bersama Ketum AHY, Demokrat Jaya, Jaya, Jaya.,” tulisnya dalam kolom komentar.
Diketahui DPD Demokrat Kaltim telah menggelar Musyawarah Daerah (Musda) 17 Desember 2021 lalu. Dalam gelaran tersebut Irwan dan Abdul Gafur Mas’ud (AGM) ditetapkan sebagai calon Ketua DPD Demokrat Kaltim setelah masing-masing meraih dukungan dari 12 pemilik suara.
Hanya saja dalam perjalanan meraih tongkat kepemimpinan Demokrat di Kaltim, Irwan menjadi “calon tunggal” setelah pesaingnya AGM, harus berurusan dengan hukum karena terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (eky)