TENGGARONG– DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) akan melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terkait nasib Jembatan Martadipura yang kerap ditabrak ponton.
Ketua Komisi II DPRD Kukar, Sopan Sopian, menjelaskan perlu ada kejelasan dan ketegasan dari Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IIA Samarinda selaku yang memiliki wewenang di jalur transportasi air, termasuk jalur pelayaran di bawah Jembatan Martadipura.
“Iya ‘kan sudah berulang kali jembatan (Martadipura) itu ditabrak ponton, ini yang paling parah karena membawa dan ditabrak besi konveyor batu bara,” jelas Sopan pada mediakaltim.com, Senin (11/4/2022).
Terlebih berdasarkan laporan dari apparat di Desa Liang Ilir dan Dinas PU Kukar, ditemukan retakan di bawah jembatan. Ditemukan pula kerusakan rel gondola yang berfungsi untuk pengecekan dan pemeliharaan bagian bawah jembatan dengan kamera. Sehingga tidak bisa digunakan sementara waktu hingga ada perbaikan.
Untuk memantau kondisi jembatan setiap saat, Sopan mengusulkan pembangunan pos jaga 24 jam di sekitar Jembatan Martadipura. Sehingga ada pihak yang memastikan tidak ada lagi insiden pelayaran yang terjadi dibawah Jembatan Martadipura.
“Kami (DPRD Kukar) akan bersurat ke Kemenhub, mendesak KSOP untuk bisa bertindak tegas di alur Sungai Mahakam,” lanjutnya. Seperti diberitakan, pada Jumat (8/4/2022) pagi, bagian bawah Jembatan Martadipura ditabrak konstruksi konveyor yang dibawa ponton dari arah Samarinda.
Insiden konstruksi konveyor tersangkut bagian bawah Jembatan Martadipura berlangsung sekitar 7 jam. Jembatan sepanjang 15,3 kilometer ini, merupakan akses vital di hulu Mahakam yang menghubungkan Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, termasuk pula Desa Muhuran dan Sebelimbingan di Kecamatan Kota Bangun.
“Sangat vital bagi kita, karena jembatan itu juga menghubungkan wilayah Kubar,” tutup Sopan. (afi)
