spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Perjuangkan Nasib Penyuluh Pertanian, Isran: Daripada Dikorupsi, Lebih Baik untuk Gaji Honorer

SAMARINDA – Gubernur Kaltim, Dr. H. Isran Noor, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptani), memperjuangkan nasib tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) yang bekerja di sektor pertanian. Menurutnya, jumlah tenaga honorer secara keseluruhan di Indonesia mencapai 4 juta orang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Isran Noor saat Kongres Perhiptani VIII Tahun 2023 di Ballroom Hotel Kyriad Bumiminang Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Ia mengungkapkan bahwa jumlah tenaga honorer paling banyak terdapat di sektor pendidikan, kesehatan, dan termasuk juga tenaga penyuluh pertanian.

Dalam sektor pertanian, terdapat sekitar 19 ribu penyuluh pertanian yang bekerja sebagai tenaga honorer di Indonesia, belum termasuk subsektor peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta kehutanan. Gubernur Isran Noor menegaskan bahwa peran THL ini sangat penting dalam membantu petani meningkatkan produksi pangan di Indonesia.

Gubernur Isran Noor menyatakan tekadnya untuk terus memperjuangkan nasib tenaga honorer penyuluh pertanian. Baginya, ini bukan hanya tentang piring nasi tenaga honorer, melainkan tentang nasib pangan negara Indonesia yang memiliki cita-cita menciptakan kedaulatan pangan.

BACA JUGA :  Gubernur Isran Serahkan Penghargaan Proper, Adiwiyata, dan Kalpataru

Ia menyoroti bahwa para THL penyuluh pertanian, meskipun menerima gaji rendah dari pemerintah, tetap mampu memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan kemandirian pangan bangsa.

Gubernur Isran Noor juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap korupsi uang triliunan rupiah yang merugikan negara. Ia berpendapat bahwa daripada uang tersebut dikorupsi, lebih baik digunakan untuk menggaji tenaga honorer.

Ia menambahkan bahwa jika pemerintah tetap memutuskan untuk menghapus tenaga honorer, hal ini akan menciptakan gelombang kemiskinan baru. Jika 4 juta tenaga honorer tersebut masing-masing memiliki tiga anggota keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka, maka akan ada 16 juta orang yang bergantung hidup dari gaji tenaga honorer.

Saat ini, berdasarkan data BPPSDMP Kementan RI, terdapat 25 ribu penyuluh pertanian dengan status PNS dan 19 ribu dengan status THL di Indonesia. Meskipun jumlah tersebut masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan jumlah desa di Indonesia yang memiliki target satu penyuluh per desa.

Gubernur Isran Noor berkomitmen untuk melindungi nasib tenaga honorer penyuluh pertanian demi keberlanjutan pertanian dan pangan di Indonesia.(adpim/adv/diskominfokaltim)

BACA JUGA :  Permudah Akses Informasi, Menkominfo Luncurkan Aplikasi Info.go.id
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img