SAMARINDA – Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa’bani dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan Dinas Pendidikan di kabupaten kota, bahwa pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk jenjang SMA/SMK baru akan diberikan izin setelah siswa dan gurunya sudah divaksin Covid-19, minimal capaiannya 75 persen. “Kalau itu belum tercapai minimal 75 persen, maka pemprov tidak mengeluarkan izin PTM. Karenanya, akselerasi vaksin Covid-19 harus cepat dilakukan,” tegas Sa’bani, belum lama ini.
Soal siswa SMA/SMK dan guru yang sudah mendapatkan vaksin, Pemprov akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, untuk mengetahui realisasi capaiannya.
“Kita minta Dinas Kesehatan kabupaten kota bisa berkolaborasi dengan dinas pendidikan untuk mengakselerasi realisasi vaksinasi untuk siswa dan guru SMA/SMK, sehingga bisa tercapai 100 persen. Begitu pula vaksinasi untuk masyarakat agar terbentuk kekebalan komunal di Kaltim secara keseluruhan,” tandasnya.
Sa’bani juga meminta kabupaten dan kota segera melaporkan ke provinsi jika mengalami kendala atau permasalahan. “Sehingga cepat pula dicarikan solusinya. Dengan begitu vaksinasi dapat terlaksana dengan baik,” pesan Sa’bani.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Anwar Sanusi mengaku sudah menyurati bupati dan wali kota Se-Kaltim meminta agar vaksinasi Covid-19 pelajar dipercepat guna digelarnya PTM terbatas. “Jumlah murid kita mencapai 150.000-an. Dari jumlah itu tercatat pelajar SMP lebih banyak divaksin,” kata Anwar. Untuk itu, Anwar mengaku sudah meminta agar pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar digenjot.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Padilah Mante Runa mengatakan ketersediaan vaksin minim dan banyak orangtua termakan hoaks vaksin jadi alasan di balik rendahnya vaksinasi pelajar di Kaltim.
“Makanya kita berkali-kali minta agar orangtua jangan termakan hoaks. Vaksin ini untuk kepentingan bersama dan pelajar biar mereka bisa sekolah,” terangnya. (santo)
