BALIKPAPAN – Pemkot Balikpapan telah memberikan dana hibah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 dengan total sebesar Rp 80 miliar yang masing-masing Rp 63 Miliar untuk KPU Kota Balikpapan dan Rp 17 Miliar untuk Bawaslu Kota Balikpapan.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud mengatakan, meski penyerahan anggaran dana hibah pelaksanaan Pilkada ini terlambat dari 10 Kabupaten/Kota se-Kaltim, namun penyerahan dana hibahnya langsung di berikan 100 persen.
“Nah, ini yang pertama se-Kaltim dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Kita langsung 100 persen,” ujarnya, Sabtu (9/12/2023).
Persetujuan dan penyerahan dana hibah ini dilakukan melalui penandatanganan dana hibah bersama antara Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud dengan Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha dan Ketua Bawaslu Balikpapan, Wasanti di Ruang Rapat Satu Balai Kota Balikpapan. Disaksikan langsung oleh Asisten Satu Bidang Pemerintahan, Zulkifli dan Kepala Bakesbangpol Kota Balikpapan, Sutadi.
“Penyerahan dana hibah ini merupakan wujud komitmen Pemkot dalam membantu mensukseskan penyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2024,” jelasnya.
Rahmad juga mengingatkan, agar dana hibah ini dimanfaatkan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk netralitas KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu, di mana netralitas harus terjaga.
“Serta jaga kondusif Kota Balikpapan dan mensukseskan Pileg dan Pilkada serentak, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan,” tambahnya.
Sementara itu Ketua KPU Kota Balikpapan, Noor Thoha mengatakan, dari jumlah hibah yang diterima KPU Kota Balikpapan senilai Rp 63 miliar tersebut akan diperuntukan untuk membiayai seluruh tahapan, mulai dari perencanaan sampai penetapan calon terpilih.
“Semua tahapan dibiayai APBD tidak boleh ada yang dibiayai APBN,” ujarnya.
Thoha mengaku, untuk Balikpapan skema pembiayaannya sebenarnya 40 persen dan 60 persen yang telah diarahkan oleh Kemendagri, dengan kemampuan finansial daerah. Namun karena Balikpapan mampu, sehingga dicairkan 100 persen di tahun 2023 ini.
“Anggaran paling banyak dialokasikan untuk honor, di mana honor ditetapkan oleh Kementerian Keuangan baik Pilkada dan Pileg itu sama nilai honornya,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
Editor: Nicha R
