PASER – Pemerintah Desa (Pemdes) Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, mampu mengendalikan harga jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi yang beredar di wilayah setempat.
Berkat pengendalian dan kontrol dari penyelenggara pemerintahan tingkat desa dengan melibatkan semua pihak terkait, Desa Tapis tidak lagi mengalami kelangkaan dan memastikan ketersediaan konsumsi komoditas energi yang disubsidi oleh pemerintah tepat sasaran.
Di luar Desa Tapis, harga jual elpiji 3 kg di tingkat pengecer kini sangat tinggi. Masyarakat terpaksa merogoh kocek lebih dalam jika hendak mendapatkan tabung subsidi yang dijual. Pasalnya, di tingkat pengecer harganya melambung tinggi hingga Rp 60 ribu per tabung.
“Kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Kami sebagai pemerintah menghadirkan RT yang mewakili masyarakat serta mengundang pihak pangkalan untuk membahas ini. Jadi sekarang di Desa Tapis sudah tidak ada elpiji subsidi yang mahal,” kata Kepala Desa (Kades) Tapis, Dody Ismanu.
Dody menyebutkan bahwa setiap warga yang berhak menerima elpiji 3 kg subsidi didata oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat. Dari data itu, disepakati dengan Pangkalan Elpiji sebagai penerima. Sehingga, pihak yang tidak terdata tidak memiliki kesempatan mendapatkan elpiji subsidi.
Adapun pendataan tersebut meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang didukung dengan Surat Keterangan Tidak Mampu. Kebijakan ini, dijelaskan Dody, bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau lebih tepat sasaran.
Untuk diketahui, satu dari tiga Pangkalan Elpiji yang ada dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Tapis. Total kuota yang tersedia mencapai 1.335 tabung yang dapat digunakan oleh 728 Daftar Penerima Tabung (DPT).
“Untuk HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp 22 ribu per tabung. Ini berdampak positif bagi rumah tangga miskin, pelaku UMKM, nelayan, dan petani,” ungkapnya.
Dengan adanya penerapan ini, subsidi akan sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemdes Tapis turut mengimbau agar masyarakat yang sesuai ketentuan belum terdata agar melaporkan ke Ketua RT masing-masing.
“Kami mengajak masyarakat Desa Tapis yang belum terdaftar untuk melaporkan ke masing-masing RT. Lumayan bisa dapat elpiji sesuai HET,” pungkasnya.
Pewarta: TB Sihombing
Editor: Agus S
