TENGGARONG – Untuk realisasikan Program Terang Kampungku, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) alirkan dana sebesar Rp 32,5 miliar pada tahun 2023 ini.
Anggaran sebesar itu sengaja digelontorkan oleh Pemkab Kukar, demi memberikan layanan listrik dasar pada seluruh masyarakat Kukar selama 24 jam.
Kepala DPMD Kukar, Arianto menjelaskan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar tahun 2021-2026, setidaknya ada 17 titik lokasi yang belum dialiri listrik selam 24 jam.
Lokasi inilah yang kemudian secara bertahap terus dilakukan realisasi pemenuhan kebutuhan listrik dasar. Baik dengan menggunakan jaringan listrik PLN ataupun dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
“Dari target itu, Alhamdulillah yang sudah terpenuhi dari 2021 -2023 ini ada yang pakai PLN dan PLTS Komunal. Karena tidak memungkinkan pakai jaringan PLN itu kebijakannya harus pakai PLTS Komunal,” kata Arianto, Jumat (8/9/2023).
Sepanjang tahun 2022, Arianto mengatakan jaringan listrik PLN sudah terpasang Desa Muhuran, Sebelimbingan, Teluk Muda, Dusun Pendamana di Desa Tuana Tuha dan Tanjung Batu Harapan.
Sedangkan untuk PLTS Komunal sendiri pada tahun lalu sukses menerangi Desa Tunjungan, Menamang Kiri dan Menamang Kanan.
“Kalau kita evaluasi, yang belum kita laksanakan itu hanya di Desa Liang Buaya sama Lamin Puluk dan Lamin Telihan. Desa Lamin Puluk dan Telihan itu akan dibangun PLTS di awal 2024 karena jaringan PLN tidak bisa menjangkau di sana,” tambahnya.
Kemudian pada tahun 2023 ini, DPMD Kukar akan membangun PLTS komunal di dua titik, yakni di Desa Kupang Baru yang prosesnya sudah 50 persen dan Dusun Nangka Bona, Desa Tunjungan yang sudah selesai dan sudah diresmikan melalui APBD murni. Dan masih akan ditambah di beberapa titik pada APBD-P tahun 2023.
“Untuk anggaran tahun 2023 total Rp 32,5 miliar, untuk murni itu Rp 12,5 miliar untuk dua titik. Untuk perubahan itu ada dua kurang lebih dari Rp 20 miliar,” sebut Arianto.
Arianto menambahkan, sampai saat ini proses pengerjaannya belum ada kendala. Karena pengerjaanya langsung diserahkan dalam bentuk program BKKD atau Bantuan Keuangan Kepala Desa.
“Nanti mereka yang mengerjakan, dan mereka yang akan mencari mitra menyedia pembangunan PLTS itu,” imbuhnya.
“Harapan kami dengan adanya program ini, untuk memenuhi amanah undang-undang bahwa masyarakat ini untuk layanan dasar harus terpenuhi seperti di pendidikan, kesehatan, air bersih termasuk listrik ini adalah layanan dasar. Dan harapannya di Kukar bisa terpenuhi. Sehingga tidak ada lagi Kukar yang tidak bisa menikmati listrik 24 jam,” pungkas Arianto.
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha Ratnasari
