PPU – Ketua Komisi II DPRD Penajam paser Utara (PPU), Wakidi meminta program paket seragam sekolah gratis dievaluasi. Pasca adanya dugaan korupsi pada salah satu program unggulan Pemkab PPU yang berjalan pada 2020 lalu.
Dugaan korupsi pengadaan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah bagi seluruh siswa PPU itu menimbulkan kerugian negara sekira Rp 2,9 miliar. Dalam kasusu itu, sebanyak tiga tersangka telah ditetapkan oleh Polda Kaltim.
Wakidi mengatakan bahwa dalam pengadaan seragam tersebut sudah mekanisme atau aturannya. Maka dalam pengadaannya harus sesuai dengan prosedur yang sudah ada.
“Jadi, terkait pengadaan Kami minta, pada yang akan datang tidak lagi melalui pihak ketiga. Tetapi langsung ke satuan pendidikan dan di sekolah masing-masing,” ucapnya, Sabtu (18/11/2023).
Meski begitu, Wakidi menuturkan program bantuan pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa di PPU harus tetap ada. Sebab adanya bantuan tersebut sangat membantu siswa yang masih memiliki kendala ekonomi.
“Ya pada prinsipnya kan tetap mendukung. Tapi prosesnya tetap harus menggunakan prosedur yang benar,” tegasnya.
Lebih lanjut, satu poin yang juga diusulkan ialah pengadaan seragam yang berkolaborasi dengan penjahit di PPU. Karena ini sangat membantu usaha penjahit, dan perputaran uang berada di dalam daerah.
“Idealnya pengadaan seragam sekolah itu melibatkan usaha penjahit yang ada di PPU. Sehingga perputaran ekonominya tetap ada. Hal ini sudah dari dulu diingatkan, agar Kita memiliki efek kepada masyarakat,” pungkasnya. (ADV/SBK)
