PASER – Nasib warga korban terdampak banjir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Paser belum berakhir meski air sudah surut. Sebabnya, di beberapa titik kini malah dilanda tanah longsor karena kondisi tanah yang rawan.
Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser, Ruslan, saat rapat gabungan dengan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser di Kantor Bupati Paser, beberapa waktu lalu.
Ruslan mengatakan, beberapa titik telah dilanda longsor pasca banjir. Di daerah hilir, pasca banjir menyisakan genangan air di lahan kebun dan sawah. Warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Tinggal bagaimana pemerintah menyalurkan logistik.
“Perlu strategi pengembangan selanjutnya. Jumlah warga terdampak banjir ini ada sekitar tujuh ribu,” kata Ruslan.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Paser, Tri Evy Herawati mengatakan, jalan Desa Perkuin ke Muara Lambakan sudah ditangani pemeliharaan rutin setelah rusak akibat banjir.
Kabar terbaru ada tiga titik sungai yang kini longsor. Longsor di satu titik sudah ditangani. Titik lainnya akan ditangani. “Untuk titik yang rawan longsor di Muara Lambakan sudah longsor separuh,” jelas Evy.
Sementara itu, Bupati Paser, Fahmi Fadli, memberikan atensi khusus kepada DPUTR Kabupaten Paser agar bergerak cepat dan maksimal menindaklanjuti infrastruktur yang rusak, seperti jalan longsor dan jembatan putus.
“Tolong untuk jembatan yang jadi urat nadi lalu lintas warga harus segera ditangani darurat, bangun saja Jembatan Bailey sementara agar cepat,” kata Fahmi.
Pasalnya, jika menunggu di anggaran berikutnya tidak mungkin. Masyarakat membutuhkan penanganan cepat untuk kasus jembatan dan jalan longsor. “Nanti di pergeseran sampaikan ke TAPD, kalau penanganan bencana ini prioritas anggarannya,” tutur Fahmi.
Plt Camat Long Kali M Arfah mengatakan, banjir bisa datang per 1,6 bulan siklusnya. Tidak lagi seperti dulu, dua atau lima tahun sekali. Tiap desa ke depan wajib bersiaga memiliki dapur umum dan logistik, sehingga tidak panik lagi saat ada bencana banjir.
Arfah juga menegaskan pemerintah masih sanggup memberikan logistik kepada masyarakatnya. Dari Dinas Sosial bantuan selama ini sudah cukup. Sebagian desa juga ada yang telah menganggarkan APBDes-nya untuk antisipasi dan penanggulangan banjir. “Perlu dilanjutkan secepatnya Bendungan Telake dan Lambakan agar bisa meminimalisasi banjir ini,” kata Arfah. (bs)
