spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Parahnya Kerusakan Poros Samarinda-Bontang

BONTANG – Jalan rusak poros Samarinda-Bontang kembali dikeluhkan masyarakat. Intensitas kendaraan pengangkut dengan tonase melebihi kelas jalan, melenggang bebas. Baik pengangkut alat berat, bahan bangunan, batu bara, sembako dan lainnya.

Ketua Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Kaltim H Adi Buchari mengaku, Gubernur Kaltim Isran Noor sangat merasakan apa yang menjadi keluhan masyarakat tersebut. “Beliau (Gubernur Isran Noor, Red.) mendengar dan terus berjuang untuk perbaikan itu,” ungkap Adi Buchari.

Seperti dalam kunjungan kerja ke utara melalui jalur darat, Gubernur Isran Noor menempatkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim yang merupakan unit kerja Kementerian Pekerjaan Umum sebagai undangan teratas. Demikian juga dengan kunjungan ke wilayah-wilayah lainnya di Kaltim.

Hal itu kata Adi Buchari, agar pusat melihat langsung parahnya kerusakan jalan di provinsi yang akan menjadi ibu kota negara (IKN) Indonesia itu.

Adi juga mengungkapkan perjuangan Gubernur Isran Noor untuk urusan jalan ini bahkan sudah dilakukan sejak masih menjabat Bupati Kutai Timur. “Saya ingat betul. Yang selalu beliau perjuangkan adalah peningkatan kelas jalan kepada pemerintah pusat. Sebab kalau kelas jalannya lebih kuat, maka lalu lintas semua angkutan akan lancar. Ekonomi juga bisa bergerak dengan baik, tidak mandek,” ulas mantan Kepala Bappeda Kaltim itu.

BACA JUGA :  Sungai di RT 14 Gunung Elai Belum Diturap, Permukiman Warga Sekitar Masih Langganan Banjir

Menurutnya, sampai saat ini pun perjuangan Gubernur Isran Noor tak pernah mengendur. Salah satunya, keberhasilan Kaltim dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi IKN baru untuk menggantikan Jakarta. “Selain berjuang untuk peningkatan kualitas jalan nasional, Gubernur Isran juga sukses membawa IKN ke Kaltim. Perjuangan beliau lebih makro,” tandas Adi.

Sebab kata Adi, porsi dan pembangunan selama ini diakuinya sangat tidak berimbang. Di mana sekitar 80 persen alokasi dana pembangunan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selebihnya, terbagi untuk Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, serta provinsi wilayah timur Indonesia.

“Inilah perjuangan Pak Isran, bagaimana agar uang negara tidak terpusat di Jawa. Alhamdulillah, Presiden Jokowi bahkan sudah mengatakan pembangunan tidak Jawa sentris lagi,” tuturnya.

Harapannya, setelah ditetapkan sebagai IKN, infrastruktur Kaltim segera ditingkatkan, termasuk jalan poros utara (Bontang-Kutim-Berau) dan tengah (Kukar-Kubar-Mahulu). (mk)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img