SAMARINDA – Sebanyak 80 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Bontang sedang mengikuti proses orientasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim mulai tanggal 17 hingga 22 Februari 2024.
Proses ini difasilitasi dalam bentuk tatap muka langsung dan terbagi menjadi dua angkatan, masing-masing terdiri dari 40 orang.
Kedelapan puluh pegawai ini berasal dari berbagai perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut:
Angkatan ke-114 (40 orang):
- Dinas Kesehatan = 10 orang
- RSUD Taman Husada = 12 orang
- Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian = 10 orang
- Dinas Lingkungan Hidup = 5 orang
- Kecamatan Bontang Selatan = 3 orang
Angkatan ke-115 (40 orang):
- Sekretariat Daerah = 2 orang
- Sekretariat DPRD = 1 orang
- BPBD = 10 orang
- Dinas Ketenagakerjaan = 2 orang
- Dinas Komunikasi Dan Informatika = 3 orang
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan = 6 orang
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota = 2 orang
- Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan = 10 orang
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan = 1 orang
- Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat = 3 orang
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang, Drs. Sudi Priyanto, M.Si menjelaskan bahwa orientasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian, etika, serta pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan budaya organisasi pemerintah.
Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi PPPK, dan Keputusan LAN Nomor 289 Tahun 2022 Tentang Pedoman Orientasi PPPK.
Sebelum mengikuti orientasi tatap muka, peserta diwajibkan untuk mengikuti proses pembelajaran online secara mandiri dan lulus dalam evaluasi akademik.
Materi pembelajaran meliputi sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN, serta kedudukan dan peran PPPK dalam mendukung terwujudnya Smart Governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Materi yang disampaikan selama orientasi tatap muka meliputi kesiapsiagaan bela negara, pengenalan organisasi dan tata kerja, jabatan, manajemen kinerja organisasi, penerapan fungsi dan tujuan ASN di tempat kerja, dinamika kelompok, serta praktek membangun pola pikir ASN.
Sudi menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bontang akan melaksanakan kegiatan orientasi secara bertahap kepada seluruh PPPK yang ada. Diharapkan dengan penyelenggaraan orientasi ini, para PPPK dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja baru secara cepat dan efektif, serta meningkatkan motivasi, komitmen, loyalitas, dan kebanggaan sebagai bagian dari ASN.
Selain itu, orientasi ini juga diharapkan dapat menyamakan persepsi, harapan, dan standar kinerja antara PPPK dan instansi pemerintah, mencegah terjadinya kesalahan, konflik, atau pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kesalahpahaman, serta mendorong terciptanya iklim kerja yang kondusif, harmonis, dan produktif di instansi pemerintah. (adv/MK)
