SAMARINDA – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga September 2023, Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 1,79 juta ton. Data impor beras BPS ini mencakup berbagai jenis beras, termasuk beras khusus, premium, medium, konsumsi, dan beras pecah.
Negara asal impor terbesar adalah Thailand, dengan pangsa impor sebesar 50,36%, yang setara dengan separuh dari total impor beras. Vietnam menduduki urutan kedua dengan porsi sebesar 42,33%.
Pemerintah telah memerintahkan Perum Bulog untuk mengimpor beras konsumsi guna mengisi cadangan beras pemerintah (CBP) yang terus menyusut sejak akhir kuartal tahun 2022. Pada saat yang sama, harga beras terus meningkat sejak Agustus 2022 dan diprediksi akan terus naik bahkan hingga akhir tahun.
Akademisi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, mengkritik upaya pemerintah dalam mengamankan pasokan beras dengan mengandalkan impor.
“Pemerintah tidak konsisten antara visi dan implementasi. Indonesia disebut negara agraris, tetapi hampir semua kebutuhan pangan dasar kita harus diimpor,” kata Purwadi.
Belakangan ini, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo terseret dalam dugaan kasus korupsi, yang menurut Purwadi semakin memengaruhi sektor pertanian dan pangan di Indonesia. Selain beras, berbagai kebutuhan pangan lainnya, seperti gula, kedelai, bahkan garam, juga harus diimpor.
“Angka impor bahan pangan kita tinggi, tidak hanya beras, contohnya garam, padahal kita punya banyak laut. Gula juga diimpor, sedangkan pabrik gula banyak yang tutup,” ungkap Purwadi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan CBP dapat bertambah sebanyak 1,5 juta ton hingga akhir 2023, dengan alasan dampak fenomena El Nino.
Lebih lanjut, Purwadi menambahkan bahwa jika solusi untuk ketersediaan pangan hanya melalui impor, ini akan berdampak pada inflasi dan akan mempengaruhi masyarakat menengah ke bawah.
“Makin banyak impor, maka nilai tukar rupiah akan semakin tergerus. Nilai tukar rupiah kita pada hari ini (20/10/2023) mencapai Rp 15.800, hampir mencapai Rp 16.000. Jika impor terus meningkat, petani akan menderita karena tidak mampu bersaing,” ujarnya.
Purwadi mendesak pemerintah dan Bulog untuk lebih serius dalam mengatasi ketahanan pangan dan memperhatikan kesejahteraan petani, serta berusaha meningkatkan minat generasi muda untuk berkecimpung dalam sektor pertanian.
“Jangan hanya menyalahkan El Nino; pemerintah seharusnya memiliki strategi manajemen krisis yang efektif. Di samping itu, jumlah petani muda terus menurun sejak 2020. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan petani,” tambahnya. (dsy)
Pewarta: Desy Alvionita
