NUSANTARA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menyebut percepatan pembangunan gedung yudikatif dan legislatif akan dilakukan setelah Lebaran usai.
Tahap awal berupa land clearing sudah dilakukan jauh sebelum Lebaran. Otoritas memastikan seluruh tahap pembangunannya dilakukan bertahap sesuai perencanaan yang dibuat. Tentu juga dengan memperhatikan kesiapan teknis di lapangan.
“Kalau sekarang sudah, persiapan lapangannya sudah land clearing (pematangan lahan). Baru mau ke fondasinya. Habis Lebaran ini baru digas,” tutur Basuki usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, akhir bulan tadi.
Pembangunan gedung yudikatif dan legislatif di calon ibu kota baru, memang merupakan bagian tak terpisahkan dari pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN yang diawali pada periode 2022.
Kawasan yudikatif dan legislatif tersebut ditarget kelar dan bisa berfungsi di 2028, sekaligus melengkapi fungsi eksekutif dalam mendukung jalannya roda pemerintahan di ibu kota baru. Serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Sekadar diketahui, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif ini masuk Tahap 2 fase pembangunan IKN, yang kontraknya diteken pada Desember 2025 lalu.
Basuki menekankan pentingnya kualitas dalam seluruh tahap pembangunan, estetika dan keberlanjutan lingkungan.
“Pembangunan tahap 2 ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya kira pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia nantinya,” ujarnya ketika itu.
Pewarta: Atmaja Riski
Editor : Muhammad Rafi’i
