TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sedang berupaya meningkatkan penyerapan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, disebutkan per tahunnya penurunan emisi gas rumah kaca sudah mencapai 5 persen.
Melalui Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal) DLHK, Samsul Dardani, diketahui Kukar mulai menginventarisasi 4 sektor dalam program penurunan emisi rumah kaca, hingga sedekade sejak 2020.
Diantaranya sektor berbasis lahan, sektor kehutanan, sektor pertanian dan perkebunan, serta sektor industri seperti PLN dan sebagainya.
“Alhamdulilah sudah menginventarisasi itu, nanti baru kita buat rencana aksinya,” ungkap Samsul kepada wartawan, Selasa (19/4/2022).
Samsul menambahkan, upaya ini dilakukan untuk menyambut wacana Bank Dunia yang akan memberikan kompensasi. Terutama bagi wilayah yang mampu menyerap karbon atau menurunkan emisi gas rumah kaca, dari standar yang ditetapkan mencapai 22-25 juta ton CO2-eq per tahun.
Dikatakannya, Kaltim sebenarnya bisa mengklaim, karena mampu menyentuh angka 26 juta ton CO2-eq per tahun.
“Artinya sudah bisa mengklaim (kompensasi) cuma selama ini kita masih wacana dari Bank Dunia saja. Hitungan Pak Isran (Gubernur Kaltim) sekitar Rp 2 triliun,” lanjut Samsul.
Jika bukan wacana dan mampu direalisasikan. Uang triliunan rupiah tersebut bisa mengalir ke penerima manfaat, yakni masyarakat. Seperti daerah kawasan gambut di Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, termasuk berhak menerima karena memiliki andil dalam menjaga kawasan gambut.
Salah satu upaya Kukar untuk terus menyumbang penurunan emisi gas rumah kaca adalah dengan mempertahankan jumlah luasan hutan. Semakin luas hutan, makin banyak pula karbondioksida yang terserap. Namun lagi-lagi, menjamurnya pertambangan dan penebangan hutan, menjadi satu dari sekian problema yang dihadapi saat ini.
“Walaupun kecil paling tidak kita berperan untuk mengurangi jumlah emisi di Kaltim khususnya Kukar,” pungkas Samsul. (afi)
