PASER – Pemerhati Politik dan Hukum (Patih), Muchtar Amar, turut angkat bicara mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang yang menyeret Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sinta Rosma Yenti.
Menurutnya, dugaan yang ramai jadi perbincangan di media sosial itu, cukup disayangkan jika benar terjadi. Pasalnya, Sinta Rosma Yenti merupakan istri Bupati Paser, Fahmi Fadli. Sehingga dianggap tidak elok karena memanfaatkan kedudukan yang ada.
“Tentu sangat disesalkan jika benar demikian. Harusnya, walaupun yang bersangkutan istri pejabat, tidak bisa serta merta menggunakan kekuasaan itu. Apalagi menggunakan ancaman terhadap anggaran,” kata pria yang juga seorang praktisi hukum itu, Rabu (13/9/2023).
Hingga kini diketahui, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menelusuri kebenaran informasi tersebut. Muchtar mengingatkan, agar Bawaslu serius dan tegas terhadap adanya informasi itu.
“Bawaslu harus tegas ya. Tentu saja laporan itu nantinya dapat dikembangkan kembali melalui temuan-temuan yang ditemukan dalam penelusuran maupun pemeriksaan menurut norma Perbawaslu”, ucapnya.
Diketahui, Sinta Rosma Yenti, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan (TP-PKK) Kabupaten Paser, tengah jadi sorotan karena diduga memanfaatkan kedudukannya untuk mendapat dukungan lewat pengumpulan fotokopi KTP warga.
Hal itu ramai, setelah beredar isi pesan dari tangkapan gambar yang beredar di media sosial. Dalam isi pesan tersebut, Kepala Desa (Kades) juga turut dijanjikan reward atau penghargaan atau imbas jasa yang telah mendukungnya untuk duduk di DPD RI.
Sinta Rosma Yenti terdaftar sebagai Bacaleg DPD RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalim dengan nomor urut 17. Sebelumnya, Sinta sudah menanggapi isu yang beredar secara tulisan kepada media dan klarifikasi kepada Bawaslu Provinsi Kaltim.
Sinta berkeyakinan masyarakat Paser akan bangga ketika ada perwakilan dari daerah asalnya yang duduk di parlemen nasional. Apalagi saat ini Kabupaten Paser menjadi bagian daerah penyangga IKN.
“Perlu saya sampaikan, bahwa informasi yang beredar di media sosial dan media online tidaklah benar dan tidak mendasar, bahwa informasi yang berkembang merupakan salah satu bentuk kebencian terhadap saya yang berujung pada black campaign,” katanya.
Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari
