SAMARINDA- Proses seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim, diterpa isu suap untuk meloloskan salah satu calon komisioner. Seorang peserta yang tak lolos seleksi mengaku, pernah mendengar kabar agar lolos menjadi komisioner harus menyerahkan uang Rp 25 juta hingga Rp 50 juta, sebagai bentuk “uang terima kasih”.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim M Udin menampik isu suap dalam proses seleksi, seperti diberitakan salah satu media. Menurutnya, semua tahapan telah dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang ada, serta bersih dari politik uang.Â
“Tidak ada itu istilah politik uang atau titipan dari pihak manapun. Boleh dicek, boleh ditelusuri. Komisi I tidak menerima seribu rupiah pun,” tegasnya.
Politisi Golkar ini juga menjelaskan, Komisi I DPRD Kaltim awalnya menginginkan ada uji publik sebagai pengganti tes wawancara. Tes ini kemudian disiarkan di media elektronik, agar publik dapat melihat kapabilitas dan kompetensi calon komisioner yang akan menjaga standar penyiaran di Kaltim itu. Namun karena terkendala waktu dan padatnya jadwal, keinginan tersebut dibatalkan.
“Kalau di Jawa-Bali ‘kan, itu (tes wawancara) disiarkan TV atau radio lokal, diujilah. Karena waktunya tidak cukup sehingga kami putuskan wawancara saja,” terangnya.
M Udin menambahkan, saat ini Komisi I dalam proses menentukan waktu pelaksanaan uji kepatutan dan uji kelayakan (fit and proper test), terhadap 21 nama yang lolos semua tahapan seleksi KPID Kaltim yang telah diterima dari Tim Seleksi. Setelah proses ini, akan diputuskan 14 nama, dimana 7 nama akan dipilih menjadi komisioner sedangkan 7 lainnya akan menjadi cadangan, dan akan menggantikan apabila salah seorang komisioner terpilih berhalangan tetap.(eky)
