BONTANG – Komisi I DPRD Bontang memfasilitasi pertemuan antara perwakilan Tim Penyelesaian Hak Dosen (TPHD), Badan Eksektuf Mahasiswa (BEM), Rektorat Universitas Trunajaya (Unijaya), dan Yayasan Pendidikan Meliana, Senin (1/11/2021).
Dalam pertemuan di kantor DPRD tersebut, dibahas sejumlah permasalahan yang masih bersengkarut. Di antaranya, permasalahan gaji dosen yang belum terbayarkan, desakan pemenuhan hak-hak mahasiswa, tuntutan perbaikan tata kelola yayasan, hingga pemberian sanksi terhadap oknum dosen yang dinilai telah mencoreng nama kampus.
“Kami mendorong permasalahan ini segera dicarikan solusi agar aktivitas perkuliahan bisa kembali berjalan. Kalau bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” pinta Muhammad Irfan, anggota Komisi I DPRD Bontang.
Anggota Komisi I lainnya, Abdul Haris menambahkan, pembahasan lanjutan akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Dirinya pun mendorong yayasan berkomitmen menyelesaikan perlunasan honor dosen selama enam bulan, terhitung sejak 3 Oktober 2021. “Artinya batas akhirnya sampai 3 Maret 2022,” sebutnya.
Nantinya katanya, akan dibentuk tim komunikasi yang didalamnya terdiri dari perwakilan rektor, dosen, mahasiswa, hingga yayasan. Sehingga segala keputusan nantinya bergantung dari hasil pertemuan lanjutan tersebut. (bms/adv)
