TANJUNG REDEB – Kabar mayoritas masyarakat Berau yang setuju bergabung dengan Kaltara mendapat berbagai tanggapan. Namun, sejumlah tokoh adat dan masyarakat telah mengambil sikap dengan melakukan penandatanganan petisi penolakan atas rencana Berau bergabung dengan Kaltara.
Tokoh masyarakat Berau, yang juga mantan Sekkab Berau, Ibnu Sina, menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi Berau untuk berpindah dari Kalimantan Timur (Kaltim). “Apa yang menjadi dasar kita harus bergabung dengan Kaltara?” tegasnya.
Ibnu Sina mengatakan bahwa iming-iming untuk mensejahterakan Berau jika bergabung dengan Kaltara hanya dianggap angin lalu. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan APBD Provinsi Kaltara. “Bagaimana mungkin kita menjadi sejahtera jika seperti itu,” katanya.
Selain itu, Ibnu Sina bersama tokoh-tokoh masyarakat Berau lainnya menegaskan bahwa Berau akan tetap berada di Kaltim. “Kami bersikap dan mendeklarasikan bahwa Berau tetap berada di Kaltim,” tegasnya.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, juga menyatakan penolakan Berau untuk bergabung dengan Kaltara. Sri Juniarsih menegaskan bahwa Berau hanya untuk Kaltim, terutama dengan hadirnya Ibukota Nusantara (IKN) di Kaltim.
“Hanya Berau yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa. Ini akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Apalagi mayoritas masyarakat Berau juga tidak setuju dengan penggabungan,” tuturnya.
Sri Juniarsih juga mengatakan ada alasan yang kuat untuk menolak ajakan tersebut, dengan fokus pada pencapaian program prioritas dan tanpa pernah mempertimbangkan berpisah dari Kaltim.
Belanja APBD rutin dan gaji pegawai Berau saat ini sudah mencapai Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun. Bergabung dengan Kaltara, yang memiliki APBD lebih rendah, akan sangat sulit bagi pemerintah.
Belum lagi dana bagi hasil (DBH) yang saat ini sudah cukup besar. Oleh karena itu, Berau tidak memungkinkan untuk berpisah dari Kaltim. Yang paling penting, bantuan dari Pemprov Kaltim yang hampir mencapai Rp 500 miliar untuk perbaikan poros jalan pesisir selatan Berau.
“Kita tidak tahu bagaimana akan membalas budi jika Berau bergabung dengan Kaltara. Jika kita bergabung, maka jalan itu akan menjadi aset Berau, yang akan sangat memberatkan kita,” tambahnya.
Meskipun menolak ajakan penggabungan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara, Sri mengatakan bahwa Berau dan Kaltara masih dapat bekerja sama dalam berbagai bidang tanpa harus bergabung. “Kita masih bisa bekerja sama untuk membangun daerah menjadi lebih baik,” ujar Sri Juniarsih.
Dalam acara tersebut, petisi penolakan penggabungan Berau ke Kaltara juga dibacakan oleh Syaipul Rizal. Petisi ini telah ditandatangani oleh perwakilan lembaga adat, organisasi masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Berau.(and)
