TANJUNG REDEB – Adanya kawasan rawan pangan menjadi perhatian jajaran legislatif. Sehingga, pemerintah daerah diminta tak hanya fokus kepada pembangunan fisik.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari mengungkapkan, pemerintah daerah harus memperhatikan ketahanan pangan. Apalagi, hal itu berkaitan dengan kebutuhan mendasar masyarakat.
“Jangan hanya melaksanakan pembangunan fisik. Pemerintah daerah juga harus merencanakan program-program untuk mengatasi kerawanan pangan,” sebutnya, Senin (25/3/2024).
Menurut politikus Golkar ini, ketahanan pangan tidak bisa dianggap hal yang ringan. “Harus diberi perhatian. Yang penting, jika ada program-program yang direncanakan, harus dapat mengatasi persoalan tersebut,” katanya.
Penanganan daerah rawan pangan dinilai penting dan perlu direncanakan dengan baik. Seperti Kampung Semurut yang masuk sebagai wilayah rawan pangan, padahal Kampung Semurut merupakan wilayah yang dikenal dengan daerah persawahannya.
“Bisa dicek program unggulan apa yang telah dicanangkan pemerintah untuk ketahanan pangan ini, rasanya tidak ada,” ujarnya.
Lanjutnya, DPRD Berau kedepannya akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Berau serta instansi terkait untuk merumuskan program-program unggulan yang tepat dan akan langsung dikerjakan dalam pengentasan wilayah rawan pangan di Bumi Batiwakkal ini.
Baik program jangka panjang maupun program jangka pendek, semua cara akan diupayakan. “Kita upayakan semaksimal mungkin, kita akan kawal anggarannya dan menjadi program prioritas,” pungkasnya. (adv/dez)
