TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menjalin Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kodim 0906/Kukar, dalam program Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK) di Kukar. Salah satunya mengerjakan program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Memang dalam tahun 2023 ini, Pemkab Kukar melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar, menyasar 1.010 RTLH yang tersebar di 20 kecamatan. Dengan anggaran total mencapai Rp 60 miliar, satu unit rumah dianggarkan senilai Rp 50 juta per unitnya.
Dikatakan Kepala Disperkim Kukar, Maman Setiawan, MoU bersama Kodim 0906/Kukar, serupa dengan Karya Bakti sektor pertanian. Dengan MoU ini sebagai penguatan komitmen kedua belah pihak.
Dengan menjalin kerjasama Kodim 0906/Kukar, dikatakan Maman akan memaksimalkan kegiatan pengentasan RTLH di Kukar. Awalnya 85 persen untuk pengadaan bahan dan 15 persen untuk pembiayaan pengerjaan atau biaya tukang. Namun dengan MoU, pengerjaannya melibatkan prajurit TNI, memastikan 100 persen dialokasikan untuk bahan bedah RTLH.
“Dikerjakan Kodim semua di 20 kecamatan, seperti Karya Bakti pertanian, MoU ini sebagai penguatannya,” ujar Maman Setiawan dikonfirmasi mediakaltim.com.
Selepas tahapan MoU bersama Kodim 0906/Kukar, proses tahapan lelang bahan akan segera dilaksanakan. Bahkan pada Senin (20/2/2023) pekan depan, akan dilakukan seremonial pengerjaan bedah RTLH di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong.
Sementara itu, Bupati Kukar, Edi Damansyah menambahkan, ini sudah sesuai dengan program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Yakni dalam bentuk penyediaan infrastruktur dasar, penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat miskin dalam wilayah kantong miskin.
“Saya menyambut baik atas kesepakatan tersebut dalam pelaksanaan program rumah besar penanggulangan kemiskinan di Kukar, dan diharapkan kemiskinan di Kukar dapat teratasi dengan baik,” tutupnya. (afi)
