spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Jalan Berliku Menyelesaikan Kantor Baru di Mahulu

LONG BAGUN – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh mengaku harus lebih banyak bersabar menanti penyelesaian pembangunan tiga kantor pemerintahan baru. Sebab masih ada sejumlah pekerjaan fisik lanjutan yang harus dirampungkan agar kantor itu bisa ditempati. Agar tidak berlarut-larut, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera menyelesaikan persoalan pekerjaan lanjutan tersebut.

“Maunya kita secepatnya. Kita ini kekurangan kantor,” kata Bupati usai meninjau pekerjaan fisik kompleks perkantoran Bupati, Bappelitbangda dan DPRD Mahulu, Senin, 8 Agustus 2022 siang.

Sebagai informasi pekerjaan fisik tiga kantor itu sempat molor dari jadwal September 2021. Kontraktor beralasan keterlambatan itu dikarenakan sulitnya mengirim pekerja konstruksi dan material akibat pembatasan kegiatan selama pandemi Covid-19.

“Kita minta pegawai Dinas PUPR tiap hari melakukan pengawasan dan pelaporan agar kalau kontraktor tidak bekerja bisa ditegur,” ujar Wakil Bupati Yohanes Avun usai peninjauan kompleks perkantoran Senin, 8 Agustus 2022.

Perwakilan PT Brantas Abipraya menyampaikan secara umum pembangunan fisik tiga gedung perkantoran di Mahulu tersebut sudah 100 persen sesuai kontrak yang sempat beberapa kali mendapat perpanjangan waktu penyelesaian. “Pekerjaan fisik utama di tiga kantor sudah rampung 100 persen terhitung 15 Maret 2022,” ujar Admin Teknis PT Brantas Abipraya, Ramdani yang hari itu mendampingi kunjungan di kompleks perkantoran.

BACA JUGA :  Kilang Minyak Terbakar, Warga Sempat Ketakutan, Begini Keterangan Wali Kota Balikpapan

Pendapat itu dibenarkan Sekretaris Dinas PUPR, Margono. Margono menyampaikan sejumlah kerusakan kecil bangunan yang dikeluhkan bupati akan segera ditindaklanjuti kontraktor pelaksana. “Sekarang masih masa pemeliharaan pihak ketiga yang masih bertanggungjawab,” ujar Margono.

Ramadani dan Margono yang diwawancarai terpisah mengatakan masih perlu pekerjaan tambahan sebelum ketiga kantor itu bisa ditempati. Pekerjaan tambahan yang merupakan satu rangkaian konstruksi bangunan itu meliputi plester, pengecatan sampai pembuatan sumber air bagi perkantoran.

Saat ini mereka mengaku masih menunggu hasil audit hasil pekerjaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit dari BPKP itu sambung Margono bertujuan untuk melihat apakah benar pekerjaan konstruksi fisik di kontrak sudah 100 persen atau belum.

Jika sudah dinyatakan 100 persen, hasil audit itu akan dijadikan dasar pengakuan dan pembayaran utang sisa pekerjaan fisik kepada PT Brantas sebesar Rp 9 miliar pada kontrak utama. Ia berharap audit yang akan dimulai dalam beberapa hari ke depan bisa segera dirampungkan agar didapat hasil dan bisa segera dilanjutkan pembuatan kontrak pekerjaan tambahan.

BACA JUGA :  Hendak Padamkan Api, Mobil Damkar Seruduk Toko Kosmetik

Beberapa pejabat dan kontraktor yang mengetahui pekerjaan itu memperkirakan pekerjaan tambahan itu bisa diselesaikan 2-3 bulan. Margono menyampaikan belum masuknya pekerjaan tambahan seperti pembuatan sumber air karena perencanaan awal meleset dari prediksi. Di perencanaan kontrak awal, perencana berasumsi akan menggunakan air dari PDAM. “Ternyata duluan kantor (selesai) dibanding WTP (Water Treatment Pond),” kata Margono.

Di luar sejumlah kendala pekerjaan tambahan tersebut, jajaran PUPR masih terus mengupayakan agar pasokan listrik PLN di kompleks perkantoran bisa segera tersambung ke areal perkantoran. Salah satu langkahnya dengan menemui langsung Direktur PT PLN Sumatra Kalimantan di Jakarta akhir Juli 2022. PLN berjanji segera mengirimkan tim survei ke Mahulu.

Margono berharap janji itu bisa segera direalisasikan. Mengingat, mesin generator set sebagai listrik cadangan di kantor itu membutuhkan bahan bakar yang cukup menguras kas daerah. Semisal contoh mesin pembangkit listrik di kantor bupati membutuhkan 100 liter BBM per jam dan kantor Bappelitbangda membutuhkan BBM 50 liter per jam.

BACA JUGA :  Selasa, Bantuan Bagi Korban Banjir Long Lunuk Diserahkan Pemkab Mahulu

Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun cukup maklum penyelesaian fisik dan fasilitas pendukung kantor pemerintahan baru berjalan agak lambat. Selain keterbatasan anggaran juga fasilitas penunjang yang minim. Meski demikian, Wabup tetap meminta dinas terkait tangkas dan benar-benar menjalankan tugas penyelesaian tepat waktu. “Memang butuh dana yang besar, makanya kita bangun kantor pelan-pelan,” ujarnya. (adv)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.