spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Isran Noor Undang Gubernur Se-Indonesia Hadiri Rakernas APPSI

SAMARINDA – Gubernur se Indonesia yang akan menghadiri Rakernas APPSI di Bali, diundang Gubernur Kaltim Isran Noor untuk membahas dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA).

“Gubernur se Indonesia akan menghadiri undangan Bapak Gubernur guna membahas DBH SDA, Senin (9/5),” kata Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kaltim HM Syafranuddin di Bali, Minggu (8/5/2022).

Menurut dia, pertemuan yang dilaksanakan sehari penuh beragendakan penyusunan dokumen usulan pemerintah provinsi pada substansi Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Ivan, sapaan Jubir Gubernur Kaltim ini menambahkan pasca ditetapkannya UU 1/2022 tentang HKPD yang salah satunya mengatur Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) akan ditindak lanjuti dengan penerbitan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Untuk menjaga kepentingan daerah dipandang perlu agar gubernur provinsi penghasil sumber daya alam dapat menyepakati dan selanjutnya mengusulkan secara tertulis kepada Pemerintah terkait skema serta penambahan jenis komponen DBH-SDA seperti yang diamanahkan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BACA JUGA :  Terbang ke Balikpapan, Jokowi Siap Kemah di IKN

“Hal ini diharapkan menjadi subtansi kesepakatan yang dihasilkan dalam Rakornas APPSI yang akan diselenggarakan di Bali pada 9-10 Mei ini,” bebernya.

Karenanya, Gubernur Isran Noor berinisiatif melakukan pembahasan substansi teknis dengan melibatkan seluruh provinsi penghasil sumber daya alam seperti kelapa sawit berupa crude palm oil (CPO).

Untuk kepentingan tersebut, selain para gubernur, rapat juga diikuti OPD terkait dari masing-masing provinsi penghasil. Diantaranya Bapenda, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan dan Energi, Biro Hukum, OPD yang relevan dan tim pakar.

“Kaltim dan provinsi penghasil lainnya juga pasti memiliki kesempatan untuk memasukkan usulan DBH ke dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU HKPD, yang tujuannya meningkatkan dana pembangunan,” pungkas Ivan. (hms/adv/diskominfo kaltim)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img