SAMARINDA- Melonjaknya harga tiket pesawat harus segera ditangani pemerintah. Regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan, diminta melakukan intervensi perjalanan via udara. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi V DPR RI Irwan, Senin (6/6/2022).
“Sejak sebelum mudik sudah saya ingatkan (Kemenhub) soal kenaikan tiket pesawat yang terjadi di dalam negeri seperti di Aceh, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa serta berbagai daerah. Dan hingga sekarang saya rasa belum ada langkah konkret atasi persoalan tersebut,” terangnya.
Ketua DPD Demokrat Kaltim ini menyarankan Kementerian Perhubungan untuk melakukan kebijakan tuslah (tambahan pembayaran) tiket pesawat berupa fuel surcharge atau biaya yang terjadi saat terdapat kenaikan harga avtur, di mana bagi maskapai digunakan untuk menutupi selisih harga avtur karena adanya kebijakan tarif batas atas oleh pemerintah.
“Saya harap ada kebijakan tuslah kembali diberikan mengantisipasi harga avtur yang melonjak naik. Jangan hanya bisa menyalahkan harga avtur naik, segera intervensi,” pintanya.
Lebih lanjut Irwan yang juga Wasekjen DPP Demokrat ini menegaskan, akan menanyakan masalah lonjakan tarif tiket pesawat ini kepada Menteri Perhubungan dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat di Komisi V DPR.
Sebab, sebelumnya Menhub Budi Karya Sumadi telah meneken Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Biaya Tambahan (fuel surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang mulai berlaku sejak ditetapkan pada 18 April 2022.
“Saya akan pertanyakan ke pak Menteri ihwal ini. Kan sebaiknya dievaluasi saat ada kenaikan. Jangan cuma bisa salahkan harga avtur yang naik, kenaikan ini justru makin memberatkan masyarakat,” kata Irwan.(eky/rls)
