SAMARINDA – Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut hasil national assessment council (NAC) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat di Jakarta pada Kamis (15/6), IKIP Kaltim tahun 2023 mencapai nilai 77,90, meningkat dari nilai 77,61 pada tahun sebelumnya.
Ketua Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) IKIP Kaltim, Indra Zakaria, menyatakan bahwa peningkatan ini menunjukkan komitmen Kaltim dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang jujur dan adil. Menurutnya, proses penyusunan IKIP tahun ini berjalan dengan baik dan lebih terbuka dibandingkan tahun sebelumnya.
Indra Zakaria, yang juga menjabat sebagai bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi di Komisi Informasi Kaltim, mengucapkan terima kasih kepada Tim Pokjada dan 9 Informan Ahli yang telah berkontribusi dalam penyusunan Indeks KIP 2023.
Ketua Komisi Informasi Kaltim, Ramaon D Saragih, mengungkapkan bahwa penyusunan IKIP tahun 2023 dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dari semua pihak.
Dia percaya bahwa iklim keterbukaan informasi di Kaltim akan terus membaik. Ramaon juga menekankan pentingnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik dan komitmen pimpinan.
Secara nasional, Komisi Informasi Pusat mengumumkan Hasil Final Indeks KIP Tahun 2023. Indeks KIP nasional mencapai skor 75,40, yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, skornya adalah 71,37, dan pada tahun 2022, skornya menjadi 74,43.
Peningkatan IKIP Kaltim juga tercermin dalam hasil final Indeks KIP 2023 di tingkat provinsi. Dengan skor 77,90, Kaltim masuk dalam 15 provinsi dengan peringkat tertinggi dalam penilaian Indeks KIP 2023, dengan kategori Baik. Perlu dicatat bahwa IKIP Kaltim terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan skor 76,96 pada tahun 2021 dan 77,61 pada tahun 2022.
Peningkatan nilai IKIP Kaltim merupakan bukti nyata komitmen untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di provinsi tersebut. Hal ini penting dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah serta memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. (MK)
