SAMARINDA – Anggota KPU Kalimantan Timur (Kaltim), Iffa Rosita masuk daftar calon anggota KPU RI, yang namanya sudah diserahkan ke Presiden Jokowi oleh panitia seleksi calon anggota KPU-Bawaslu RI.
Kepada mediakaltim.com, mantan pegawai honorer Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bontang ini menyebutkan, bahwa motivasinya ikut seleksi calon anggota KPU RI untuk menunjukan bahwa kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kaum pria.
“Maju mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU RI, adalah pembuktian diri bahwa kita juga memiliki kesempatan yang sama seperti kaum lelaki,” kata mantan anggota KPU Bontang ini, saat dihubungi Sabtu (22/1/2022).
Ditambahkan, pencalonan dirinya juga merupakan salah satu cara agar dapat menginspirasi kaum perempuan lain, hingga mampu melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan di bidang penyelenggara pemilu.
Bukan hanya tingkat nasional, tapi juga hingga tingkat terbawah yakni kecamatan.
Dengan adanya aturan 30% keterwakilan kaum perempuan sebagai penyelenggara pemilu, menurut Iffa, seharusnya bisa menunjunkan pada kaum perempuan bahwa mereka pantas, mampu, dan layak serta memiliki kesempatan yang sama seperti halnya kaum lelaki.
Dengan adanya keterwakilan perempuan, diharapkan akan muncul kebijakan yang berpihak terkait penyelenggaraan pemilu yang lahir berlandaskan pada kebutuhan perempuan itu sendiri. Keberadaan mereka juga mampu menepis isu-isu bias atau ketimpangan gender yang selama ini kerap muncul.
Sebelum mendapatkan amanah sebagai penyelenggara Pemilu, wanita kelahiran, 30 April 1979 ini memiliki cukup banyak pengalaman organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Kerukunan Wanita Sempekat Keroan Kutai Bontang. Dirinya juga pernah aktif di Gabungan Organisasi Wanita Bontang, Dharma Wanita Bontang, PD Aisyiyah Bontang, Ikatan Remaja Muhammadiyah, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
Iffa saat ini masuk dalam daftar 14 nama calon anggota KPU RI serta 10 nama calon anggota Bawaslu RI, yang diserahkan pansel ke Presiden Jokowi. Tahap selanjutnya, Presiden meneliti latar belakang para calon untuk kemudian menyurati DPR RI. Komisi II nantinya akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para calon anggota KPU dan Bawaslu RI.
Ketua panitia pansel Juri Ardianto, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI menyebutkan, keterwakilan perempuan di calon anggota KPU hampir 30%, sedangkan Bawaslu sudah lebih dari 30%. (prs)
