spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Hasil Rakor Forkopimda: Kolaborasi Perusahaan dan Pemerintah Atasi Stunting di Bontang

BONTANG – Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bontang tahun 2023 pada Minggu (31/7/23) di Balikpapan, menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi sebelumnya pada Februari lalu.

Dari beberapa permasalahan di Kota Bontang, stunting yang merupakan program nasional menjadi sorotan dalam rapat ini.

Sekretaris Daerah (Sekda), Aji Erlynawati memimpin rapat dan menjelaskan bahwa setelah dari rapat koordinasi tersebut akan dispesifikasikan dan difokuskan lagi.

Karena untuk data stunting itu sendiri, angka yang digunakan masih angka dari survei sebelumnya. Dan nanti akan dilakukan kembali survei oleh Kementerian. Dari situ dapat dilihat persentase dari hasil program-program stunting yang dijalankan selama ini.

“Mudah-mudahan setelah didapatkan hasil survei akan didapat hasil survei yang signifikan penurunannya,” harapnya.

Apalagi dengan adanya intervensi yang dilakukan oleh seluruh perusahaan di Kota Bontang yang ikut membantu angka penurunan stunting dengan berbagai macam kegiatan yang langsung disasarkan kepada masyarakat.

“Dengan kerja keras pemerintahan dan seluruh perusahaan, saya yakin bisa menurunkan angka stunting hingga 14 persen di tahun 2024,” bebernya.

Sebelumnya, Komandan Kodim 0908 Bontang Letkol Inf. Priyo Handoyo mengatakan bahwa di Bontang terdapat sekitar 16 ribu balita, namun yang rutin ke posyandu hanya sekitar 6 ribu saja. Apalagi setelah pandemi berakhir masyarakat terbiasa untuk tidak ke Posyandu.

“Selama covid kan orang di rumah saja tidak bawa anak ke posyandu, mereka terlalu nyaman sudah,” jelasnya.

Sehingga jika hanya melakukan survei berdasarkan warga yang sering membawa anaknya ke posyandu saja tentu tidak akurat data bayi stunting yang ada di lapangan.

Hal tersebut juga diungkapkan Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prasetya, dalam hal ini diwakili Kasat Reskrim, Hari Supranoto. Ia mengatakan kebenaran data harus dipastikan sehingga pendampingan stunting bisa tepat sasaran.

“Untuk survei terbaru ini kami juga sudah mengintervensi seluruh kelurahan untuk mendata bayi di wilayahnya, tentu dengan hal tersebut akan lebih efektif, karena selama ini saya tidak yakin dengan angka stunting yang tinggi, karena pendataan dirasa belum menyeluruh,” Lanjut Aji Erlynawati.

Setelah nanti diperoleh pendataan, maka program-program akan mulai ditentukan kembali dan daerah-daerah yang memiliki angka stunting yang tinggi akan difokuskan.

Hingga saat ini, ada tiga kelurahan yang menjadi sorotan. Yakni kelurahan Berbas Pantai dengan angka keluarga berisiko stunting sebanyak 506, balita stunting sebanyak 148, dan STBM rumah ber BABS sebanyak 324.

Kemudian kelurahan Tanjung Laut Indah dengan keluarga berisiko stunting sebanyak 507, balita stunting 62, dan STBM rumah ber BABS sebanyak 158. Yang terakhir yakni kelurahan Gunung Elai dengan keluarga berisiko stunting sebanyak 638, bayi stunting 67, dan STBM rumah ber BABS sebanyak 231.

Dukungan intervensi program stunting yang pertama merupakan program Scaling Up Nutrition dengan cara peningkatan kapasitas kader posyandu, pemberian suplemen (paket makanan tambahan), dukungan sarana dan prasarana seperti perbaikan posyandu dengan menambahkan pojok bermain dan cinderamata.

“Karena tidak sembarangan juga untuk melakukan penimbangan, nanti harusnya tidak stunting malah jadi stunting. Oleh sebab itu pengetahuan juga harus ditingkatkan.” jelasnya.

Lalu yang kedua, dukungan Bunda PAUD Ber-Acting (Aksi Cegah Stunting) dengan mengadakan dukungan kelas integrasi dan dukungan alat edukasi.

Selain hal-hal yang disebutkan tadi, terdapat juga faktor dari calon ibu yang rata-rata menikah dan hamil saat usia muda, seperti 16 dan 18 tahun.

Dalam hal ini Nor Hasanuddin, Ketua Pengadilan Agama Bontang telah mengedukasi pernikahan dini kepada mereka yang ingin cepat menikah di usia muda.

“Sebelum mereka mendaftar untuk menikah, kami meminta calon pengantin untuk melakukan pembinaan dan segala pengetahuan terkait pernikahan dini, dan tahun 2023 ini pernikahan dini sudah sangat berkurang,” jelasnya.

Lely Triantini, Ketua Pengadilan Negeri menambahkan bahwa dalam melakukan program, jangan hanya membuat terlalu banyak perencanaan, namun bagaimana merealisasikannya sehingga terdapat hasil yang diinginkan.”Yang pasti kita harus melakukan aksi nyata,” tegasnya.

PT. Indominco Mandiri, selaku penyelenggara kegiatan ini mengatakan bahwa siap mendukung seluruh program pemerintah Kota Bontang dan siap berkolaborasi bersama.

“Kami selaku salah satu perusahaan yang berkolaborasi dengan Pemkot Bontang akan mendukung demi keberhasilan program tersebut, dan dalam rapat ini hasil yang didapat sudah mulai terlihat apa saja yang akan menjadi langkah selanjutnya,” jelas Kepala Teknik Tambang, Hasto.

Sebagai penutup, Wakil Wali Kota Bontang, Najirah mengatakan bahwa apa yang sudah disepakati maka akan segera dilakukan tindak lanjut dan memonitor hasil dari kesepakatan.

“Dari beberapa yang dibahas memang yang utama adalah stunting, karena kita memiliki target nasional pada tahun depan, sehingga hal itu harus kita keroyok agar cepat terselesaikan,” tutupnya. (sya/adv)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img