spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Hamdam Juga Ulang Tahun

Catatan Rizal Effendi

JADI bupati tanpa wakil. Sama dengan orang yang tak punya pasangan alias jomblo. Itu yang dialami Hamdam Pongrewa, yang Rabu (28/12) lalu dilantik Gubernur Isran Noor menjadi bupati Penajam Paser Utara (PPU) definitif. Masa baktinya tidak sampai setahun. Hanya sekitar 9 bulan, menghabiskan sisa jabatan Bupati Abdul Gafur Mas’ud (AGM) yang berakhir 19 September 2023.

Karena waktunya yang terbatas, PPU tidak mungkin lagi punya wakil bupati menggantikan Hamdam. Sebelum resmi jadi bupati,  Hamdam menempati posisi wakil mendampingi AGM. Belakangan dia ditetapkan sebagai pelaksana tugas (plt) bupati menyusul adanya  OTT KPK terhadap AGM, 12 Januari lalu.

Sesuai PP12/2018, pengisian jabatan wakil kepala daerah hanya bisa dilakukan jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. “Nah, karena ini sudah tak sampai 18 bulan, jadi Pak Hamdam tidak mungkin lagi punya wakil. Ya tetap sendiri,” kata Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor.

Dengan masa jabatan yang relatif singkat, Syahrudin meminta Hamdam  memberikan perhatian tinggi terhadap tugas-tugas atau pekerjaan rumah yang sangat mendesak. Dia menunjuk salah satunya adalah soal pemekaran kecamatan dan desa setelah ditetapkannya Kecamatan Sepaku sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Saat ini Pemkab PPU hanya memiliki 4 kecamatan. Bahkan jadi tiga karena Sepaku juga harus dikeluarkan. Dengan demikian harus segera dilakukan pemekaran karena syarat menjadi kabupaten atau kota harus ada lima kecamatan.

Tidak saja soal pemekaran. Seorang tokoh masyarakat Sepaku yang bersiap-siap ikut meramaikan Pemilu 2024 juga meminta penegasan pemerintah berkaitan dengan hak politik masyarakat lokasi IKN. Karena ada kabar tersiar bahwa hak pilih masyarakat di situ hanya untuk Pilpres, DPR RI, dan DPD RI. Di lokasi IKN tidak ada pemilihan untuk DPRD PPU dan DPRD Kaltim. Juga tak punya lagi hak memilih bupati PPU.

BACA JUGA :  Blue Sky untuk Presiden Jokowi

Dalam sambutan seusai pelantikan, Gubernur Isran Noor berpesan agar Hamdam menyelesaikan sisa-sisa tugasnya dengan baik sesuai amanah yang diberikan. “Sekarang sudah dilantik, jalankan tugas sesuai tanggung  jawab yang diberikan,” tambahnya.

Isran mengingatkan bahwa wilayah PPU sekarang ini sangat strategis karena ditetapkan sebagai lokasi IKN. Karena itu Pemkab PPU perlu melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik kepada Pemprov Kaltim maupun Pemerintah Pusat dan Otorita IKN, agar pelaksanaan pembangunan IKN berjalan lancar.

Acara yang dilaksanakan di Pendopo Odah Etam berlangsung lancar dan singkat. Hadir Ketua DPRD, Forkompida dan sejumlah pejabat Pemkab PPU. Hamdam,  ayah tiga anak  ini datang didampingi istrinya, Syatriani.

Sabtu besok, Hamdam berulang tahun. Usianya tepat 57 tahun. Dia dilahirkan di Padang Sappa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tepat di akhir tahun, yaitu pada 31 Desember 1965.

Sebelum terpilih menjadi pemimpin di Benuo Taka, Hamdam, alumnus teknik sipil Unhas ini sempat menjalani karier sebagai konsultan manajemen teknik. Dengan kemampuannya beradaptasi dengan baik, dia terpilih menjadi anggota DPRD PPU dua periode, 2009-2014 dan 2014-2019 melalui Partai Amanat Nasional (PAN).

UTANG LUNAS

Sehari setelah dilantik di Samarinda, Hamdam melaksanakan syukuran di kediaman pribadinya di Penajam. Acara berlangsung sederhana. anggota DPRD, Forkompida, dan sejumlah PNS diundang. Ada juga sejumlah tokoh masyarakat. “Sebagian undangan hanya dari mulut ke mulut saja,” kata seorang staf.

BACA JUGA :  Yunus Mundur, Alimuddin Naik

Beberapa tokoh dari Balikpapan juga hadir. Ada anggota Dewan H Ali Munsyir Halim dan pengusaha sekaligus Ketua Partai Nasdem Balikpapan H Ahmad Basir (HAB). Yang menarik,  hadir juga wakil Otorita IKN, Dr Thomas Umbu Pati Bolodadi, yang sekarang menjabat deputi Pengendalian Pembangunan Otorita.

“Atas nama Otorita dan Pemerintah Pusat, kami mengucapkan selamat kepada Pak Hamdam. Beliau sangat komunikatif dan responsif dengan segala kebijakan Pusat terutama yang berkaitan dengan kepentingan IKN,” kata Thomas Umbu.

Di tengah suasana yang hangat itu, Hamdam membawa kabar gembira. Itu berkaitan dengan kondisi keuangan Pemkab PPU yang sudah sehat kembali. Ketika dia baru ditetapkan menjadi plt, PPU tengah terlilit beban atau utang sekitar Rp400 miliar. Bahkan sebelumnya sejumlah PNS, THL dan guru TK/PAUD demo karena kesejahteraan mereka tersendat.

“Alhamdulillah  keadaan sudah membaik. Bahkan di kas daerah kita masih ada dana sekitar Rp 200 miliar. Jadi tahun 2023 tidak ada lagi keterlambatan pembayaran gaji dan insentif termasuk kewajiban kepada pihak lain,” katanya disambut tepuk tangan meriah.

Hamdam juga menjanjikan adanya kenaikan gaji dan insentif. “Akan kami naikkan semua TPP, gaji THL, guru PAUD. Begitu juga dengan guru TK/TPA,” tambahnya.

Kepada OPD yang membutuhkan dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, Bupati mempersilakan mengajukan sesuai mekanisme yang ada. Di era kepemimpinan sebelumnya, ada OPD yang nol kegiatan karena terbatasnya anggaran. Malah sampai terjadi dana Korpri, yang dipotong dari gaji PNS ikut dipinjam.

Kepada wartawan, Hamdam mengakui belum pernah bertemu dengan AGM. Tapi dia berkomitmen akan bekerja sesuai visi misi yang sudah ada. Menuntaskan RPJM era AGM. Dia juga titip doa dan salam. “Saya berdoa semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT,” ujarnya.

BACA JUGA :  1 Oktober Gubernur Baru

Kepala daerah jomblo tidak Hamdam saja, tapi juga Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyusul meninggalnya wakil terpilih Thohari Aziz akibat Covid-19. Sudah 18 bulan berjalan sejak dilantik 31 Mei 2022, sampai sekarang belum ada wakil baru yang ditetapkan mendampinginya.

Menurut keterangan, Rahmad sudah bersurat ke DPRD mengusulkan dua nama,  yaitu Budiono dan istri almarhum Thohari Aziz, Risti Utami Dewi Nataris.  Tapi kabarnya partai pengusung lainnya belum sependapat. Sejauh ini juga ada nama lain yang sudah diajukan, di antaranya Sabaruddin Panrecalle dari Partai Gerindra, Denni Mappa dari Partai Demokrat,  mantan Sekkot Sayid Fadli melalui PKS dan Alpard Syarif melalui Perindo.

Dalam kasus Balikpapan saya tidak tahu persis bagaimana perhitungan 18 bulannya. Karena masa jabatan wali kota dipersingkat 2024, tidak sampai 5 tahun. Jadi menghitungnya dari mana? Ada juga yang bilang jika Desember ini tidak diisi, maka sudah pasti wali kota Balikpapan juga jomblo. Supaya tidak bingung, kita tunggu dulu keterangan resminya.

Acara syukuran di rumah Bupati Hamdam berlangsung sederhana. Hamdam berusaha menjamu warganya dengan santun. Tak ada Pasha Ungu. Cukup hiburan kecil dengan musik lokal. Hamdam sempat bernyanyi. Lagunya keren. Dia membawakan lagu almarhum Utha Likumahuwa, “Esok Kan Masih Ada.” Mungkin dia ingin menyemangati warganya, PPU bakal lebih maju. Karena besok, masih ada matahari yang lebih cerah. Selamat menjadi bupati definitif. Juga selamat berulang tahun. (*)

*) Rizal Effendi

– Wartawan Senior Kalimantan Timur

– Wali Kota Balikpapan dua periode (2011-2021

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img