PENAJAM PASER UTARA – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun, mengadakan penyuluhan terkait pelaksanaan reforma agraria tahap I di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Badan Bank Tanah.
Tahap pertama ini difokuskan pada masyarakat terdampak pembangunan Bandara Ibu Kota Negara (IKN) dan jalan tol menuju IKN. Sebanyak 129 orang yang menjadi calon penerima manfaat reforma agraria tahap I diundang dalam acara tersebut.
Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, menyatakan bahwa penyuluhan ini merupakan bagian dari tahapan yang harus dijalani untuk mempercepat implementasi reforma agraria.
“Masyarakat sering bertanya, apakah reforma agraria ini nyata? Karena sering kali pemerintah hanya berbicara tanpa ada bukti nyata. Hari ini saya buktikan bahwa reforma agraria ini ada, walaupun butuh waktu untuk mempersiapkannya,” ujar Marbun, Selasa (17/9/2024).
Marbun meminta dukungan masyarakat agar bersama-sama mendukung kelancaran tahapan reforma agraria yang sedang berjalan. Dia optimis bahwa masyarakat yang menjadi penerima reforma agraria akan merasakan dampak ekonomi yang positif.
“Apalagi, dengan adanya Bandara IKN yang nanti bisa didarati pesawat berbadan lebar, akan memberikan manfaat ekonomi besar bagi masyarakat. Saya paham ada yang belum puas, tapi kita harus mengikuti aturan yang ada. Pemerintah hadir bukan untuk membuat masyarakatnya sengsara, melainkan sejahtera,” tegasnya.
Marbun juga mengenang saat-saat ketika kehadiran Badan Bank Tanah ditolak oleh beberapa pihak di PPU. Menurutnya, lembaga ini membawa banyak program penting untuk kemajuan wilayah.
“Dulu banyak yang sinis dengan Badan Bank Tanah. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu, setelah reforma agraria, ada banyak program bermanfaat yang akan diterima masyarakat,” jelas Marbun.
Sementara itu, Team Leader Project PPU, Syafran Zamzami menyampaikan bahwa Badan Bank Tanah telah bekerja keras menyiapkan lahan untuk reforma agraria, sehingga masyarakat yang direlokasi mendapatkan akses yang layak.
“Kami mendukung penuh program reforma agraria dengan menyediakan akses yang lebih baik melalui pembukaan jalan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan nilai lahan mereka,” kata Syafran.
Sebanyak 129 orang yang diundang terdiri dari 95 subjek terdampak pembangunan Bandara IKN dan 34 subjek terdampak pembangunan jalan tol 5B.
Sebelumnya, masyarakat terdampak telah menerima penggantian melalui skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) oleh Kementerian Perhubungan untuk pembangunan bandara dan Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan tol, sementara Badan Bank Tanah memberikan lahan relokasi sebagai kompensasi.
Di akhir penyuluhan, para calon penerima reforma agraria tahap I secara serempak menyatakan dukungannya terhadap program tersebut.
“Setuju!” seru mereka dengan kompak.
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Nicha R
