TENGGARONG – Tindaklanjut dilakukan Pemkab Kukar menghadapi inflasi dan nol persen kemiskinan ekstrem di Kukar. Salah satunya menggulirkan anggaran sebesar Rp 5,9 miliar, untuk 3 ribu lebih jiwa di 20 kecamatan se-Kukar.
Dengan catatan, menggandeng sejumlah pihak. Baik Polri, TNI dan dunia usaha saling bersinergi. Target pada 2024, Kukar akan zero persen kemiskinan ekstrem.
“Kita upayakan, salah satunya kolaborasi dengan CSR. Dinsos kebagian salah satu programnya bantuan pangan,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial, Dinsos Kukar, Sunarko, Selasa (28/2/2023).
Dua bantuan bakal disalurkan, yakni bantuan pangan dan bantuan beras. Sesuai dengan indikator kemiskinan ekstrem, yaitu kemampuan rumah tangga yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsinya tidak lebih dari Rp 10 ribu per hari.
Alasan lain, dengan menyalurkan kebutuhan pangan, keluarga kategori tidak mampu tidak perlu lagi mengeluarkan biaya. Di antaranya beras, sarden, kornet, telur dan minyak goreng (migor).
Anggaran yang mendekati Rp 6 miliar tersebut, akan dibagikan ke masyarakat secara bertahap selama setahun. Dengan pembagian tiap 2 bulan sekali. Tahap pertama diberikan bulan Februari ini. Karena jumlah petugas pembagi yang cukup terbatas.
“(Tahap kedua) Paling lambat pertengahan April sudah selesai. Jadi menjelang lebaran masyarakat dapat lagi,” lanjutnya.
Kebutuhan pangan yang disiapkan melalui Dinsos Kukar mencapai Rp 5,15 miliar, untuk 797 jiwa di 20 kecamatan. Dengan rincian kelompok lansia 484 jiwa, kelompok disabilitas 245 jiwa dan kelompok yatim piatu sebanyak 68 jiwa. Masing-masing jiwa akan mendapat bantuan senilai Rp 300 ribu per bulan, dibayarkan selama dua bulan sekali.
Selain itu, Dinsos Kukar akan berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar. Dalam pengelolaan operasi pasar yang turut melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan anggaran Rp 225 juta. Dengan menyiapkan bahan pokok berupa beras, migor, tepung terigu dan gula pasir. Masyarakat akan mendapatkan harga distributor, dengan mendapatkan subsidi ongkos dari pemkab.
Nilainya pun sama, yakni Rp 600 ribu untuk dua bulan. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari pemerintah pusat, yang kemudian diolah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar.
Memudahkan penyalurannya, akan dibagi bertahap dan berkelompok. Yakni kelompok pertama di Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Sangasanga dan Sebulu.
Kelompok kedua di Muara Badak, Marangkayu, Anggana, Samboja, Muara Jawa dan Muara Kaman. Sementara kelompok ketiga Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang.
Terakhir, untuk bantuan beras pun akan dibagi menjadi dua kelompok prioritas di daerah rawan pangan. Yakni prioritas pertama sebanyak 1.430 jiwa di 20 desa sebanyak 28,6 ton beras.
Prioritas kedua sebanyak 1.606 jiwa di 25 desa sebanyak 22,82 ton beras. Dengan masing-masing jiwa akan mendapat jatah 10 kilogram (kg) tiap bulannya. Dengan anggaran mencapai Rp 600 juta. (afi)
