spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Gelar Reses, Sapto Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Sindang Sari

SAMARINDA– Anggota DPRD  Kaltim Sapto Setyo Pramono menggelar serap aspirasi atau reses di Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan, Samarinda, Senin (21/2/2022).  Dalam kesempatan tersebut warga menyampaikan sejumlah permasalahan mulai kondisi jalan yang rusak, drainase bermasalah hingga kebutuhan alat pertanian.

Seperti  disampaikan Sriyani, salah seorang warga RT 3 Kelurahan Sindang Sari. Ia mengatakan, jalan sekitar SD 013 dalam kondisi  rusak. Hal demikian sedikit banyak mengganggu aktivitas dan mobilitas warga Sindang Sari.

“Jalan dekat SD itu rusak Pak, anak-anak banyak yang jatuh disitu. Warga juga tergangulah,” terangnya.

Senada, Kusnadi warga RT 8 Kelurahan Sindang Sari, mengeluhkan jalan Sungai Manggis yang juga rusak. Menurut dia, kondisi ini menganggu aktivitas kelompok tani yang ingin menggarap lahan taninya.

“Setahu saya, sudah sering diusulkan jalan Sungai Manggis itu untuk diperbaiki. Kami mohon dikawal pak perbaikannya, karena kelompok tani disitu cukup terganggu.

Hardi Ketua RT 10 Kelurahan Sindang Sari mengatakan,  drainase di Gang Taruna Bakti tak kunjung diperbaiki. Padahal, masalah ini sudah sering diusulkan dalam Musrembang Kelurahan sejak 6 tahun lalu.

BACA JUGA :  Salurkan Pro Bebaya, Wali Kota Samarinda Pastikan Pembangunan Melalui Aspirasi

“Ini sudah 6 tahun diusulkan, itu drainase untuk pembuangan induk, belum ada realisasi. Sama sekali belum disentuh,” tegasnya.

Sementara Sudarto Sekretaris Kelompok Tani Sindang Sari mengungkapkan, ada sejumlah kebutuhan alat pertanian yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kerja petani.

“Pertanian disini sebenarnya berjalan cukup baik. Tapi memang ada kebutuhan alat pertanian seperti traktor untuk lebih menunjang kerja petani,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sapto Setyo Pramono menyatakan akan menyampaikan sejumlah permasalahan ini kepada Pemprov  Kaltim. Ia juga akan berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda mulai dari kelurahan hingga dinas teknis terkait. Dengan begitu ada sinkronisasi program antara pemprov, pemkot dan pemerintah pusat.

“Permasalahan ini harus dikawal untuk mengentaskannya. Akan saya perjuangkan sampai ke dinas terkait. Tentu saja dengan pertimbangan skala prioritas. Memang mungkin tidak semuanya, pasti akan bertahap,” terangnya.(eky)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img