BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk sinkronisasi kebijakan dan regulasi penyelenggaraan pendaftaran tanah antara pemerintah pusat dan daerah.
Kegiatan yang dibuka Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Subari ini dihadiri narasumber dan berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, pada Rabu (4/10/2023) kemarin.
Subari mengatakan, kegiatan FGD tersebut dimaksudkan untuk sinergitas antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, guna mendapatkan masukan dan saran dalam pembentukan peraturan daerah tentang pendaftaran tanah. Sehingga dapat menciptakan peraturan daerah yang implementatif dan mensejahterakan di Kota Balikpapan.
Beberapa kali DPRD Kota Balikpapan juga telah melakukan rapat kerjasama dan konsultasi ke Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang di Kementerian ATR-BPN.
“Dari hasil konsolidasi, Camat diminta menginventarisir terkait izin membuka tanah negara dan pendaftaran sistematis yang sering kita hadapi, dan akan kita bahas bersama untuk mendapatkan solusi,” ujarnya, Kamis (5/10/2023).
Subar menjelaskan, dari hasil FGD tersebut didapati hasil yang bisa mensinkronkan dan mempercepat proses kepengurusan tanah di Balikpapan. Mengingat Kota Balikpapan dinilai lambat dalam kepengurusan tanah di Kalimantan Timur.
“Katanya Balikpapan termasuk paling lambat di Kaltim ini bahkan di Indonesia, kan ada Perwali IMTN maka kita sinergisasikan,” jelasnya.
Dengan adanya regulasi yang akan di bentuk DPRD Kota Balikpapan tentang aturan pertanahan ini, bisa mempermudah masyarakat dalam pengurusannya kedepan.
“Kita buat kebijakan kan tentunya untuk mempermudah masyarakat, jadi doa kan saja bisa terlaksana dari hasil pertemuan tersebut,” tutup Subari. (ADV)
Pewarta : Aprianto
Editor : Nicha Ratnasari
