spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Fuel Card di PPU Resmi Berlaku, Penyaluran Bio Solar Diharapkan Tepat Sasaran

PENAJAM – Penerapan kartu kendali BBM atau fuel card diharapkan mampu menekan penyelewengan BBM bersubsidi di Penajam Paser Utara (PPU). Khususnya jenis bio solar yang kerap kali langka.

PT Pertamina dan Pemkab PPU melaunching Fuel Card 2.0 sektor transportasi darat roda 4, Selasa, (20/9/2022) di SPBU Kilometer 9 Nipah-Nipah. Bekerja sama dengan BRI,  tiga jenis kartu warna yang dikeluarkan. Hijau untuk kapasitas 40 liter, kartu biru untuk kapasitas 60 liter sedangkan kartu merah untuk 80 liter setiap pengisian.

“Kartu itu merupakan identifikasi dari kendaraan. Warna kartu menandai jenis-jenis kendaraan. Jadi dari SPBU mudah mengidentifikasi, konsumen juga mudah untuk mendapatkan bio solar,” ujar Region Manager Retail Sales Kalimantan Pertaniaga, Muhammad Iqbal.

Ia menjelaskan, pemilihan BRI  karena dinilai sudah teruji dalam pelayanan. Termasuk, penggunaan  kartu Brizzi yang telah terbukti bisa berjalan di daerah lain seperti Balikpapan dan Samarinda.

Pembelian bio solar pada SPBU di PPU wajib menggunakan fuel card.

Mereka yang ingin mendapat kartu ini, tinggal melakukan pendaftaran ke BRI dengan melampirkan beberapa persyaratan, seperti STNK dan kir. Kemudian pengajuan akan diverifikasi oleh Pemkab PPU melalui Dinas Perhubungan (Dishub) PPU. Sebelum diberlakukan secara penuh, diterapkan  masa sosialisasi selama seminggu.

BACA JUGA :  Target Pendapatan APBD PPU 2022 Diharapkan Naik

“Lalu konsumen bisa mendapatkan kartu, yang perlu diisi dengan sejumlah uang, baru digunakan untuk pembayaran (cashless). Jadi ini sangat mudah, semua orang juga bisa,” kata Iqbal.

Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa menyambut baik terlaksananya program ini. Ia menyebutkan penerapan fuel card bertujuan  menertibkan distribusi bio solar di PPU yang kerap dikeluhkan masyarakat.

“Selama ini yang menjadi persoalan turun-temurun, dari dulu, kita bersusah-payah kerjanya, bersama TNI dan Polri untuk mengamankan penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Tetapi dengan diterapkannya fuel card, memudahkan pengawasan,” ungkapnya.

Selanjutnya, Hamdam mengintruksikan Dishub PPU dapat memahami sistem yang telah dibangun untuk membantu agar penerapan kartu kendali ini berjalan secara maksimal, transparan dan akuntabel. Sekaligus juga mencek data kendaraan yang aktif secara izin dalam beroperasi.

“Untuk menyelesaikan syarat-syarat administrasi kendaraan yang layak mendapatkan fuel card. Ini hal yang baik, saya yakin dengan sistem ini, persoalan mendapat BBM bersubsidi di PPU bisa terselesaikan,” pungkasnya. (sbk)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img