TANJUNG REDEB – Porsi anggaran untuk bidang pendidikan di Kabupaten Berau cukup besar. Namun, keluhan terkait Sarana dan Prasarana (Sarpras) dari sekolah yang berada di wilayah perkampungan terus terdengar.
Menyoroti persoalan itu, Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo menyebut, besaran dana untuk sektor pendidikan yakni 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Padahal anggaran untuk pendidikan ini bertambah, karena APBD kita naik. Sangat disayangkan jika masih ada sekolah-sekolah yang belum layak,” katanya, Selasa (19/3/2024).
Dirinya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan perhatian terhadap sekolah-sekolah yang ada di wilayah perkampungan.
“Sejauh ini tidak bisa dipungkiri terkait jumlah tenaga guru di perkampungan masih kekurangan, seharusnya hal itu bisa disolusikan melalui anggaran 20 persen dari APBD tersebut,” tuturnya.
Lanjutnya, saat ini perkembangan Informasi Teknologi (IT) sangat pesat, jika SDM tenaga pendidik baik dari kepala sekolah, guru hingga tenaga admin sekolah tidak mengimbangi perkembangan tersebut, dipastikan para siswa juga tidak akan update dengan kemajuan teknologi.
“Jadi harapan kami agar kualitas pendidikan kita lebih maksimal dan lebih maju, harus gencar tingkatkan SDM yang berkaitan dengan kemajuan dunia pendidikan ditengah kemajuan teknologi sekarang ini,” tegasnya.
“Terutama para pengajar di sekolah yang ada di kampung pedalaman, mereka memerlukan dukungan anggaran lebih agar kualitas pendidikan di perkampungan turut maju sebagaimana di perkotaan,” tambahnya.
Politikus Demokrat ini berharap ada realisasi pembangunan fisik terhadap sekolah-sekolah di perkampungan. Ditegaskan Falen, porsi anggaran untuk pendidikan harus merata.
“Ini harus jadi perhatian bersama. Hal itulah kenapa amanat UU mengharuskan anggaran pendidikan itu wajib mencapai 20 persen dari nilai APBD setiap tahunnya,” tutupnya. (adv/dez)
