Sebagian wilayah Kutai Kartanegara bakal menjadi ibu kota negara. Akan tetapi, sejumlah desa di kabupaten itu masih terisolasi. Menikmati setrum selama 24 jam dan air bersih menjadi hal tabuh bagi sebagian warga di sana. Bahkan, masih ada jalan yang belum memadai. Minimnya anggaran pemerintah dan faktor geografis menjadi alasan keterbatasan itu terjadi.
Desa Bukit Jering di Kecamatan Muara Kaman, Kukar, adalah salah satu desa yang belum menikmati listrik selama 24 jam. Kepala Desa Bukit Jering, Rifadin menyebut, kondisi ini sudah berlangsung selama 18 tahun. Selama ini, warga desa mendapatkan listrik dari diesel yang dikelola secara swadaya. Mesin tersebut mampu mengaliri listrik ke lebih dari 100 rumah warga.
“Tapi, listrik hanya mengalir sejak pukul 18.00 hingga 23.00 Wita setiap harinya,” sebut Rifadin kepada kaltimkece.id jaringan mediakaltim.com, Rabu, 24 November 2021.
Sebuah perusahaan batu bara, sambungnya, kerap menyumbang 1.200 liter solar setiap bulan. Bahan bakar minyak tersebut untuk mengoperasikan diesel. Biasanya, warga memanfaatkan setrum untuk menanak nasi, mengisi daya ponsel, menyalakan pompa air dan televisi. Agar diesel bisa terus berkerja, warga dipunguti biaya. “Tarifnya Rp 1.000 per kWh,” jelas Rifadin.
Bukan hanya tak mendapatkan listrik secara konsisten, desa berusia hampir dua dekade ini juga tidak memiliki air baku bersih. Warga Desa Bukit Jering, ungkap Rifadin, hanya mengandalkan air sungai untuk keperluan sehari-hari. Bahkan, infrastuktur jalan desa juga tak memadai. Kala hujan turun, sungai sering meluap. Airnya meluber ke jalan. Tak ayal, jalan terendam banjir menjadi pemandangan biasa di desa tersebut ketika memasuki musim hujan seperti saat ini.
“Sebagai alternatifnya, warga menggunakan perahu untuk berpergian,” ungkap Rifadin. Ia berharap, Pemkab Kukar memberikan perhatian lebih untuk pembangunan fasilitas dan infrastuktur di Desa Bukit Jering. Minimal, ujarnya, warga desa bisa merasakan listrik selama 24 jam seperti daerah yang lain.
Nasib tak jauh berbeda turut dirasakan warga Desa Tunjungan di Muara Kaman. Kepala Desa Tunjungan, Syamsudin, menjelaskan, selain tak dapat listrik dari PLN, desanya juga tak memiliki akses jalan. Satu-satunya jalur keluar-masuk desa hanya lewat sungai.
Masalahnya, kata Kades Syamsudin, ongkos keluar-masuk desa tak murah. Ia mencontohkan ketika warga hendak ke ibu kota kecamatan Muara Kaman. Untuk bisa mencapai kawasan tersebut, warga mesti membayar sewa kapal sebesar Rp 350 ribu dengan waktu tempuh 40 menit. Biaya semakin bengkak jika warga ke Tenggarong yang memiliki durasi perjalanan kurang lebih tiga jam.
Masalah fasilitas dan infrastruktur tersebut, kata Syamsudin, membuat desanya masuk kategori desa tertinggal. Ia pun menaruh harapan besar, pemerintah bisa mengatasi sejumlah masalah yang ada di desa berpenduduk 1.030 jiwa ini. “Hanya dua hal yang kami minta untuk desa ini, yaitu akses jalan dan aliran listrik 24 jam,” ucapnya, lantang.
Camat Muara Kaman, Surya Agus, menambahkan, selain Desa Bukit Jering dan Desa Tunjungan, ada empat desa lagi di wilayahnya yang juga belum menikmati setrum selama 24 jam. Keempat desa yakni Benamang Kanan, Benamang Kiri, Kupang Baru, dan Liang Buaya. Hampir semua desa tersebut mendapatkan listrik dari diesel yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Rata-rata, warga hanya menikmati listrik selama enam sampai delapan jam per hari.
“Kondisi tidak ada listrik ini sudah terjadi semenjak seluruh desa tersebut berdiri,” sebutnya.
Dia pun membenarkan, infrastruktur jalan di beberapa desa belum memadai. Kecamatan Muara Kaman dipastikan terus berupaya mengatasi masalah-masalah tersebut. Akan tetapi, terang Camat Surya, pembangunan fasilitas dan infrastruktur belum bisa dilakukan karena anggaran pemerintah minim.
“Kami sudah berupaya melalui musyawarah pembangunan desa dan kecamatan agar mempercepat pembangunan namun terkendala anggaran,” terang Camat Muara Kaman.
Sebelumnya, Bupati Kukar, Edi Damansyah, mengaku sudah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum Kukar mendata pembangunan desa yang belum terealisasi. Data tersebut digunakan untuk menentukan waktu realisasi pembangunan sehingga masalah fasilitas dan infrastruktur di desa bisa segera diatasi.
“Data serta persiapan rencana pembangunannya sudah ada,” jelas Bupati Edi saat mengunjungi Muara Kaman pada Rabu, 17 November 2021.
Bupati menjelaskan, dari 18 kecamatan yang ada di Kukar, memang Muara Kaman yang belum memiliki fasilitas dan infrastruktur yang baik. Ia menduga, hal itu terjadi karena kondisi geografis Muara Kaman berbeda dengan kecamatan yang lain. “Terisolasi itu berkaitan dengan ketersedian infrastruktur, baik jalan, jaringan telekomunikasi, dan listrik,” kunci Bupati Edi. (kk)
