BONTANG – Pimpinan DPRD meminta Pemkot Bontang untuk menanggung biaya swab PCR atau rapid antigen peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021. Alasan bakal memberatkan peserta seleksi, menjadi salah satu pertimbangannya.
“Kami dorong pemkot untuk membebaskan biaya tes (swab PCR atau rapid antigen). Anggarannya bisa diambilkan dari alokasi penanganan Covid-19,” kata Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pendidikan (Disdik), serta guru honorer negeri di Bontang, Senin (6/9/2021).
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris justru meminta agar tes swab PCR atau rapid antigen bagi peserta SKD ditiadakan. Kalaupun ada, sambung dia, pembiayaan tidak dibebankan ke peserta seleksi. Melainkan ditanggung pemerintah. Sebab hal ini menyangkut hajat hidup, terutama para guru honorer. “Peserta jangan dibebani. Iya kalau lulus. Kalau tidak lulus, sudah keluar uang tapi tidak ada hasil lagi,” pintanya.
Sebagai informasi, persyaratan tes swab PCR atau rapid antigen dengan hasil negatif diwajibkan bagi peserta tes SKD 2021 oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Masih dalam kondisi pandemi Covid-19, menjadi salah satu alasannya syarat ini diberlakukan. Ketentuan tersebut tertuang dalam rekomendasi Satgas Penanganan Covid-19 Nomor: B-115/KA SATGAS/PD.01.02/8/2021 tanggal 21 Agustus 2021 terkait permohonan izin pelaksanaan seleksi CASN 2021. Untuk di Bontang, jadwal tes SKD CASN belum dirilis. Sebab BKPSDM hingga kini masih menunggu informasi dari BKN terkait pelaksanaan tes di daerah. (bms/adv)
