BONTANG – DPRD Bontang meragukan Pemkot Bontang bisa membangun jalan lingkar sepanjang 2,7 kilometer dari Bontang Kuala – Tanjung Laut. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas dan waktu yang mepet, menjadi alasan utamanya.
Rustam, Ketua Komisi II DPRD Bontang mengatakan, dengan anggaran Rp 862 juta untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED), maka ditaksir anggaran pembangunan fisiknya mencapai Rp 400 miliar dengan skema multi years (tahun jamak). Sedangkan waktu pengerjaannya, minimal rampung dalam tiga tahun. “Saya nilai tidak mungkin bisa dilaksanakan,” ujarnya usai memimpin rapat gabungan Komisi II dan III dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Alasannya, APBD Bontang hanya berkisar Rp 1,2 sampai Rp 1,4 triliun. Tentunya tidak mungkin alokasi Rp 400 miliar hanya untuk jalan lingkar, tanpa memikirkan program yang lain. Ditambah belum adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara DPRD dengan Pemkot Bontang berkaitan dengan skema pembangunan berbentuk multiyears.
Di sisi lain, pembangunan multiyears juga tidak boleh melebihi masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berakhir 2024. Sehingga pekerjaan ini dinilai bakal mepet, sebab hingga kini saja belum ada dokumen DED dan kajian lingkungan (amdal) nya. “Jangan sampai hanya direncanakan tetapi tidak bisa dilaksanakan. Anggarannya menguap saja jika seperti itu,” sebutnya.
Politisi Golkar itu sejatinya mendukung terbangunnya jalan lingkar di Bontang. Namun harus didukung pula dengan kemampuan keuangan Pemkot Bontang. Selain itu, agar nantinya proses jalan lingkar ini tidak menjadi temuan hukum, maka Rustam meminta pihak-pihak terkait untuk mendiskusikan hal ini kepada Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebagai informasi proses lelang DED jalan lingkar kini telah masuk tahap pembukaan penawaran di Unit Layanan Pengadaan (ULP). 15 September nanti dijadwalkan untuk mengumumkan pemenang, lalu 27 September dilakukan penandatanganan kontrak kerja. (bms/adv)
