spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Dorong Pemerintah Buka Peluang Warga Lokal Masuk dalam Badan Otorita IKN

PPU – Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kaltim diyakini bakal membuka ruang pekerjaan bagi masyarakat lokal. Namun begitu, pemerintah pusat diminta untuk membuka ruang lebih khususnya bagi warga Penajam Paser Utara (PPU) masuk dalam Badan Otorita IKN.

Wakil Ketua Komisi I DPRD PPU Irawan Heru Suryanto menilai pembangunan infrastruktur IKN bakal mengurangi angka pengangguran di Kaltim, khususnya di PPU. Pasalnya berbagai item proyek telah dimulai tahun ini di Kecamatan Sepaku, lokasi KIPP IKN.

“Banyaknya kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan IKN, itu dapat mengurangi angka pengangguran di PPU. Kalau dari perkiraan seperti itu,” katanya, Jumat (11/11/2022).

Pendukungnya, ialah gencarnya kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM yang digelar beberapa pihak. Seperti dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU yang dilakukan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.

Di antaranya pelatihan wirausaha dan pelatihan terampil di berbagai bidang pekerjaan. Seperti judulnya, Irawan juga meyakini itu hal baik sebagai upaya mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur IKN.

“Tenaga kerja lokal yang diberi pelatihan itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja IKN,” katanya.

Irawan berharap, kegiatan serupa ini bisa terus dilaksanakan baik dari Kemenaker RI maupun lembaga-lembaga lain. Tujuannya agar semakin banyak warga Benuo Taka yang memiliki kesempatan mendapatkan kerja di IKN.

“Kami berharap tahun depan anggaran kegiatan pelatihan tenaga kerja diperbesar. Sehingga semakin banyak warga PPU yang terlatih dan memiliki sempatkan mendapatkan pekerjaan baik di IKN maupun di luar IKN,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irawan menekankan untuk warga PPU mendapatkan peluang yang lebih besar lagi. Tidak hanya kesempatan bekerja dalam proses pembangunan saja.

Namun lebih ke pasar diberi ruang untuk masuk dalam struktur Badan Otorita IKN. Karena hal itu untuk mengakomodir pembangunan jangka panjang terhadap ibu kota negara yang baru.

“Kami meminta warga PPU diakomodir di seluruh sektor, jadi tidak hanya tenaga kerja kasar. Tetapi, warga PPU diberi ruang untuk bergabung dalam Badan Otorita serta peluang usaha lainnya. Sehingga warga PPU bisa menjadi penggerak pembangunan IKN,” tutupnya. (Adv/sbk)

BACA JUGA

15.9k Pengikut
Mengikuti