spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Disnaker Samarinda Sebut Manajemen RSHD Banyak Lakukan Pelanggaran Normatif

SAMARINDA – Manajemen Rumah Sakit Haji Darjad diduga banyak melakukan pelanggaran normatif dalam menjalankan operasional rumah sakit. Hal ini diungkap Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, Senin 12 Juni 2023. “Banyak pelanggaran normatif yang terjadi di Rumah Sakit Darjad. Basicnya dari upah. Kalau upahnya dibawah standar semua sudah pasti salah,” kata Hilman, Mediator Disnaker Kota Samarinda kepada wartawan.

Baginya, jika urusan pengupahan saja salah, maka secara keseluruhan komponen yang termasuk dalam pengupahan di RS Haji Darjad otomatis salah secara keseluruhan. Hal itu tak hanya bisa dibuktikan dari upah yang dibawah standar, tetapi juga iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya, hingga lembur.

Menurutnya, RS Haji Darjad sebagai perusahaan sudah sejak lama bermasalah. Hal itu terlihat dari tidak adanya komunikasi yang dilakukan manajemen RS Haji Darjad terhadap Disnaker Kota Samarinda. “Mereka enggak mau tahu, padahal kan dekat (jarak antara RS Haji Darjad dan kantor Disnaker Kota Samarinda, Red.),” ucapnya. “Tidak usah itu, kontrak kerja saja tidak pernah ke kami untuk dikoreksi. Sesuai aturan atau tidak,” sambung Hilman.

BACA JUGA :  Deni Minta Peran Dinas Terkait Meminimalisir Angka Kekerasan Seksual di Samarinda

Sementara itu, saat ini, urai Hilman, tidak ada lagi mediasi yang dilakukan antara manajemen RS Haji Darjad dengan kuasa hukum karyawan dan eks karyawan. “Kalau sudah keluar putusan anjuran, berarti sudah selesai,” jelasnya.

Hilman menjelaskan, selesainya urusan antara manajemen RS Haji Darjad dengan kuasa hukum karyawan dan eks karyawan hanya di Disnaker Kota Samarinda. Selanjutnya, jika ingin melanjutkan ke pengadilan, maka tinggal meminta risalah mediasi saja. “Risalah mediasi belum keluar. Kami menunggu juga dari pihak kuasa hukum karyawan dan eks karyawan,” terangnya

Selain itu, Hilman menyebutkan, sejak awal mediasi manajemen RS Haji Darjad sedikitpun tidak menyatakan alasan yang beradasarkan undang-undang. Salah satu contohnya adalah karyawan yang berprofesi sebagai perawat. “Itu kan pekerjaan yang terus menerus sifatnya. Ini ada karyawan yang lama sekali sudah bekerja, ada yang 14 tahun,” bebernya.

Perawat, bagi Hilman, merupakan pekerjaan yang bersifat tetap. Itu sebabnya dalam regulasi tak bisa sekadar dikontrak. “Kalau mau dikontrak, bawa ke sini dulu kontraknya. Ini juga (manajemen RS Haji Darjad) tidak dicatatkan di sini,” ulasnya.

BACA JUGA :  Resmi! Dibuka Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kaltim, Cek Syarat dan Ketentuannya

RS Haji Darjad dianggap perusahaan yang telah lama berdiri. Namun dijalankan dengan melanggar banyak aturan. “Makanya saya bilang, Rumah Sakit Darjad tidka mungkin berani membawa ke sini karena semua diluar aturan,” sebutnya.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen RS Haji Darjad belum memberikan klarifikasi apapun mengenai kabar ini. (yud/MK)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img