SAMARINDA- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda menggelar konferensi pers Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2022 dengan tema “Berebut Ruang Hidup: Rakyat Vs Rezim Investasi” pada Jumat (6/1/2023).
Direktur LBH Samarinda Fathul Huda mengatakan, Samarinda memiliki permintaan keadilan tertinggi di Kaltim.
“Permintaan keadilan tertinggi ada di Kota Samarinda dibanding kota maupun kabupaten lain di Kaltim,” ucapnya kepada awak media.
Menurut Huda, pada tahun ini akan menjadi tahun yang begitu rentan terhadap masyarakat sipil. Sebab pihaknya melihat isu SARA dan penghancuran ruang hidup akan semakin menguat.
“Pemenuhan hak keadilan hukum masyarakat di tahun 2023 akan suram. Karena ini tahun-tahun politik,” ungkapnya.
“Pertama, ini akan bermasalah dengan gambaran kuat isu SARA dalam tahun politik. Kedua, perusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup juga konsekuensi logis yang akan semakin kuat,” sambungnya.
Selaras dengan Huda, Ketua RT 24 Sanga-sanga Zainuri yang juga hadir dalam kegiatan itu menyatakan, daerahnya masih sangat dihantui dengan kehadiran perusahaan tambang yang sebelumnya telah ditolak oleh warga.
“Kita masih dihantui, perusahaan tambang batu bara masuk lagi ke dalam desa,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan pihaknya telah mendapatkan informasi jika perusahaan CV Sanga-sanga Perkasa (SSP) dapat beroperasi kembali.
“Kami diberikan informasi CV Sanga-sanga Perkasa akan kembali beroperasi. Bahwa dalam salinan yang kami dapatkan bahwa PPLB sudah tidak berlaku. Kemudian pada Desember lalu, kami dapat informasi mereka akan kembali beroperasi,” sebutnya.
Zainuri mengaku dalam persoalan ini pihaknya menemukan kejanggalan. Sebab, ketika melapor persoalan tersebut, pihaknya di-pingpong atau tidak mendapatkan kejelasan.
“Menurut kami, ini ada kongkalikong. Kami juga dilempar-lempar untuk melapor. Kami juga meminta pendampingan ke LBH Samarinda. Kami mau dengar langsung dari Direktorat Jenderal Minerba,” pungkasnya. (vic)
