TENGGARONG – Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara (Diskominfo Kukar) berhasil masuk dalam jajaran tiga besar capaian realisasi keuangan pada triwulan I 2023. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian APBD Kukar 2023 yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Kukar di Ruang Serbaguna, Kantor Bupati, Tenggarong, pada Rabu (3/5/2023).
Diskominfo Kukar menempati posisi ketiga dengan serapan anggaran sebesar 16,7 persen, setelah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar sebesar 17,63 persen dan Satpol PP Kukar di urutan kedua dengan pencapaian 17,52 persen. Pencapaian ini terlihat dalam aplikasi e-Pantau yang dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Kepala Diskominfo Kukar, Dafip Haryanto, menjelaskan bahwa terdapat lima program yang direncanakan pada tahun 2023 dengan rincian 14 kegiatan dan 47 sub kegiatan. Diskominfo Kukar berhasil merealisasikan keuangan sebesar Rp12,885 miliar pada triwulan I dari Pagu Anggaran senilai Rp171,151 miliar. Rata-rata pencapaian kinerja di triwulan I mencapai 10,49 persen dan tercatat di aplikasi e-Pantau.
“Alhamdulillah, program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan,” ujar Dafip.
Tugas dan fungsi Diskominfo Kukar berkutat pada program penunjang urusan pemerintah daerah, program informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, program penyelenggaraan statistik sektoral, serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
Tugas pokoknya adalah membantu Bupati Kukar dan Wakil Bupati Kukar dalam urusan pemerintahan terutama dalam pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika, sementara fungsinya adalah merumuskan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik, dan persandian untuk selanjutnya melakukan evaluasi dan pelaporannya. (adv/afi)
Daftar 10 OPD dengan capaian realisasi keuangan tertinggi:
- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar sebesar 17,63 persen,
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kukar sebesar 17,52 persen,
- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar sebesar 16,70 persen,
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar sebesar 16,04 persen,
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar sebesar 15,68 persen,
- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar sebesar 15,37 persen,
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop-UKM) Kukar sebesar 15,28 persen,
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar sebesar 14,13 persen,
- Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan (Diarpus) Kukar sebesar 14,10 persen, dan
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar sebesar 13,93 persen.
