SANGATTA– Warga korban banjir Sangatta melaporkan Pemkab Kutim ke Ombudsman RI Perwakilan Kaltim, Kamis (12/5/2022) kemarin. Dilaporkan atas dugaan maladministrasi dalam menangani bencana alam terparah pada Maret lalu.
Laporan tersebut dilayangkan lantaran tidak ditanggapinya surat klarifikasi dan penyelesaian pemulihan hak korban banjir Sangatta, yang dikirimkan warga pada 14 April 2022 ke Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman.
Junaidi Arifin, pelapor sekaligus korban banjir Sangatta mengungkapkan, ratusan warga turut terlibat secara online melaporkan dugaan kelalaian yang dilakukan oleh Pemkab Kutim selama bencana alam itu terjadi sejak 18-23 Maret 2022.
“Upaya ini kami tempuh untuk mengingatkan kembali Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Bahwa puluhan ribu warga telah menjadi korban, dan belum kunjung mendapatkan pemulihan pascabencana,” ungkap Junaidi, Jumat (14/5/2022).
Karena saat banjir menerjang, sebut Junaidi, Pemkab Kutim lambat mengumumkan status darurat bencana. Padahal dengan menetapkannya akan menjadi landasan bersama, dalam mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik hingga hal-hal terkait.
Akibat keterlambatan memutuskan status tersebut, mayoritas warga mengungsi secara mandiri tanpa bantuan evakuasi dari pemerintah, tidak mendapat pasokan makanan siap saji selama banjir sejak tanggal 19-21 Maret, akses kesehatan warga terdampak tidak terpenuhi dan memadai, air bersih serta listrik sulit diperoleh, mobilisasi terbatas, dan akibat lain yang tak terhitung nilainya.
Pada kesempatan yang sama, Agus Kurniady (29) warga Kecamatan Sangatta Utara yang juga menjadi korban banjir menuturkan, setelah banjir rumahnya mengalami banyak kerusakan. Dari dinding dan lantai yang jebol, hingga perabotan berbahan kayu juga elektronik tidak dapat digunakan lagi.
Ditambah lagi saat ini, sambung Agus, sejak Rabu (11/5/2022) Sungai Sangatta kembali meluap dan banjir menggenangi wilayah permukiman mereka. “Kami berharap Pemkab Kutim dapat membantu pemulihan setelah banjir,” harap Agus. (ref)
