PPU – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ( PPVP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mengadakan rapat penyusunan kajian business case pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Ibu Kota Nusantara (IKN). Penyusunan dilakukan bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (19/12/2023).
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan merata. Melalui kebijakan 9 lompatan Kemenaker RI yang salah satunya program transformasi Balai Latihan Kerja (BLK).
Maka perlu dibuat kajian business case untuk pengembangan BLK IKN. Menurut keterangan Tim Konsultan Ganendra Jaya Wijakta (Ganakta) Bogor, Ghozi M Fatih, bahwa kajian awal dalam penyusunan studi kelayakan (feasibility studies) dalam rencana pembangunan Balai Latihan Kerja di IKN.
“Implementasi kajian ini yang akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan pendirian BLK yang inovatif dengan tematik Green Smart Training Center berkelanjutan,” katanya.
Ghozi menerangkan bahwa untuk melengkapi kajian tersebut harus ada pemenuhan data dari setiap instansi pemerintahan. Itu sebagai dasar pendukung dalam melakukan kajian tersebut.
“Pelaksanaan kajian ini kolaborasi antara Direktorat Bina Kelembagaan Vokasi Kemenaker RI dengan Ganendra Jaya Wyakta,” ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi ini, selain mempresentasikan prospek pembangunan jenis pelatihan kejuruan berbasis vokasi, ada juga presentasi model pengelolaan BLK IKN. Serta diskusi oleh seluruh pemangku kebijakan Pemkab PPU.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans PPU Sukadi Kuncoro menuturkan Pemkab PPU menyambut baik dan memberikan apresiasi yang positif terhadap rencana pembangunan ini. Hal ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan SDM di IKN, khususnya dari PPU.
Ia berharap dengan adanya balai ini nantinya bisa membantu pemerintah daerah, terutama membantu masyarakat yang ada di IKN dan sekitarnya. Catatannya, balai pelatihan itu harus memiliki kesesuaian dengan keinginan pasar kerja.
“Jangan sampai program pelatihan yang dilatih tidak sesuai. Yang diharapkan akhirnya pasar menolak,” tegasnya.
Kemudian juga menyatakan bahwa selama ini pihaknya juga telah beberapa kali melaksanakan program pelatihan untuk peningkatan SDM. Di 2023 ini saja, warga PPU telah dikirimkan ke balai pelatihan di Samarinda dan Balikpapan, kemudian ada di Serang Banten, Cepu dan Paser.
“Karena ini bagian dari program daerah untuk mengantisipasi jangan sampai masyarakat lokal menjadi penonton di rumah sendiri,” tutup Kuncoro.
Pewarta : Nur Robbi
Editor : Nicha R
