SAMARINDA – Dinas Perkebunan Kalimantan Timur (Kaltim) berhasil menyelesaikan 11 kasus konflik lahan yang melibatkan perusahaan perkebunan dan masyarakat sepanjang tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ahmad Muzakkir dalam sebuah Jumpa Pers yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim, Jumat (26/1/2024).
Menurut Muzakkir, konflik lahan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan komoditi perkebunan di Kaltim. Hampir 90 persen konflik lahan disebabkan oleh penguasaan lahan yang belum diselesaikan oleh perusahaan perkebunan, terutama yang memiliki perizinan yang sudah lama.
“Perizinan yang baru terbit di 2017 ke atas itu memang mewajibkan penyelesaian lahan untuk baru bisa lanjut kepada Izin Usaha Pertambangan (IUP), kemudian masuk ke tahapan-tahapan selanjutnya. Tapi ada juga perusahaan yang masih belum menyelesaikan lahan, sehingga menimbulkan konflik dengan masyarakat,” jelas Muzakkir.
Untuk menyelesaikan konflik lahan, Muzakkir mengatakan bahwa pihaknya mengedepankan mediasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, perusahaan perkebunan, koperasi, dan petani. Dengan cara ini, ia berharap dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban semua pihak, serta tidak ada yang dirugikan.
“Kami membuat berita acara yang disepakati oleh semua pihak, kemudian kami lakukan evaluasi pelaksanaannya. Alhamdulillah, Kaltim ini sangat kondusif untuk iklim usaha. Kami tidak pernah mengalami konflik yang berujung pada kekerasan atau kerusuhan,” ujar Muzakkir.
Selain menyelesaikan konflik lahan, Muzakkir juga mengungkapkan beberapa program yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kaltim untuk mengembangkan komoditi perkebunan, seperti pembinaan usaha perkebunan, pembinaan kemitraan, penyediaan benih, dan diversifikasi produk.
“Kami ingin meningkatkan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah komoditi perkebunan di Kaltim, seperti kelapa sawit, karet, kakao, kopi, dan lain-lain. Kami juga ingin meningkatkan kesejahteraan petani dan koperasi, serta menjaga kelestarian lingkungan,” tutur Muzakkir.
Muzakkir berharap, dengan adanya program-program tersebut, sektor perkebunan di Kaltim dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah dan nasional.
Pewarta : Hanafi
Editor  : Nicha R
