JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurut Presiden, pasal tersebut merupakan fondasi utama sistem ekonomi nasional yang dirancang untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Dalam pidatonya, Prabowo kembali mengingatkan bahwa perekonomian nasional harus dibangun berdasarkan prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam konstitusi.
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” ujar Presiden di hadapan anggota parlemen.
Prabowo menegaskan sistem ekonomi Indonesia tidak boleh dijalankan dengan pendekatan kapitalisme yang hanya menguntungkan segelintir kelompok atau membiarkan ketimpangan sosial semakin melebar. Ia menyebut nilai-nilai Pancasila harus tetap menjadi landasan utama dalam pengelolaan ekonomi nasional.
Menurutnya, Pasal 33 UUD 1945 telah memberikan arah yang jelas tentang bagaimana kekayaan negara seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama. Presiden menilai berbagai persoalan ekonomi yang muncul selama ini terjadi karena adanya penyimpangan dari amanat konstitusi tersebut.
“Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Ketika kita menyimpang dari itu, maka kita sendiri yang mengabaikan amanah para pendiri bangsa,” kata Prabowo.
Kepala Negara juga menyinggung berbagai praktik penyimpangan ekonomi yang dinilai merugikan negara, mulai dari manipulasi ekspor, praktik under invoicing, tambang ilegal, hingga pembalakan liar. Ia mempertanyakan lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal yang berlangsung di kawasan hutan lindung selama bertahun-tahun.
“Bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani menegakkan hukum,” tegasnya.
Presiden mengungkapkan potensi kerugian akibat kebocoran ekonomi nasional diperkirakan mencapai 150 miliar dolar AS setiap tahun. Karena itu, ia meminta seluruh pihak berani melakukan pembenahan dan mencari solusi bersama demi memperkuat tata kelola ekonomi nasional.
Prabowo juga menegaskan pemerintahannya berkomitmen menjalankan amanat konstitusi dan memperbaiki sistem ekonomi nasional agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat luas.
Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R
