spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Di Depan Presiden, Isran Perjuangkan Tenaga Honorer

BALIKPAPAN – Perjuangan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Isran Noor terus berlanjut. Bahkan perjuangan Gubernur Kaltim terhadap 2,4 juta honorer itu sudah disampaikan langsung ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Kemarin Ketua Umum APPSI (Gubernur Isran Noor) menanyakan mengenai urusan tenaga honorer. Betul Pak, di beberapa provinsi dan kabupaten kota masih banyak,” ungkap Presiden Joko Widodo saat memberi pengarahan pada pembukaan Rakernas APPSI 2023 di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (23/2)
Dimana dalam Rakernas itu dihadiri sejumlah menteri dan para Gubernur se-Indonesia.

Mendapat pertanyaan Gubernur Kaltim Isran Noor soal nasib tenaga honor itu pada Rabu (22/2) kemarin, Presiden Joko Widodo pun langsung menelepon Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

“Pagi tadi, saya langsung telepon Menteri PANRB, kalau urusan itu masih digodok. Tapi saya minta dicarikan jalan tengah yang baik karena di provinsi masih ada ribuan. Di kabupaten kota masih ratusan,” kata Jokowi.

Presiden juga mengungkapkan pengalamannya saat masih menjadi Wali Kota Solo. “Saat saya Wali Kota, sebetulnya 100 persen sudah disetop (penerimaan tenaga honor). Tapi sekarang sudah muncul ribuan lagi,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Ini Tanggapan 2 Pemain Persiba Atas Tragedi Berdarah di Stadion Kanjuruhan

“Sekarang sedang dirumuskan jalan tengahnya. Tolong nanti kalau sudah diputuskan bisa kita terapkan bersama,” tegasnya.

Adapun Isu tentang tenaga honorer ini menjadi satu dari tujuh arahan Presiden Joko Widodo di pembukaan Rakernas APPSI tahun ini.

Gubernur Kaltim Isran Noor sebagai Ketua Umum APPSI terus memperjuangkan nasib para tenaga honorer. Bukan hanya menyampaikan kepada Men PANRB, bahkan menyuarakan langsung kepada Presiden Joko Widodo.
“Kenapa harus penghapusan, sepanjang negara belum bisa menyiapkan lapangan kerja di luar itu,” kata Isran Noor.

Menurut Isran, tenaga honor ada yang menjadi guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan lain-lain. Apalagi, tidak sedikit dari mereka juga bertugas di pedalaman-pedalaman. “Bisa kita bayangkan, kalau itu dihapus, nggak jalan itu pelayanan,” pungkasnya. (Eky/hms)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img